RRI.CO.ID, Jakarta - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar menyebut, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih perlu perbaikan. Taruna mengatakan, penanganan keracunan yang terjadi masih memerlukan pengelolaan yang lebih baik.

Menurut Taruna, ada empat hal yang perlu dievaluasi dari MBG. Hal yang perlu mendapat perhatian berkaitan dengan Sertipikat Produksi Pangan-Industri Rumah Tangga (SPP-IRT).

"Dulu masih ada yang belum memiliki Sertipikat laik higien dan sanitasi (SLHS). Tentu kami berharap di tahun ini semua SPP-IRT sudah memilikinya," kata Taruna di Gedung BPOM, Jumat, 30 Januari 2026.

Selain itu juga berkaitan dengan sertipikat cara pembuatan pangan olahan yang baik. Menurut Taruna, sertipikat tersebut penting, karena menunjukkan dapur MBG siap dan memenuhi syarat keamanan pangan.

Bahkan, hal lain yang harus diperbaiki yaitu sumber makanan yang akan dimasak. Begitu pula dengan makanan yang akan didistribusikan ke penerima manfaat.

Melalui pengawasan tersebut, Taruna mengatakan, tentu diperlukan kerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN). Kerja sama ini dipandangnya sangat krusial, karena menyangkut kemaslahatan mayoritas.

"Memang perlu dievaluasi, yang paling berhak memberi evaluasi adalah badan gizi. Kami dari pengawas melihat hal itu yang termasuk krusial," ucapnya.

Belum lama ini terjadi kasus keracunan akibat mengkonsumsi MBG. Ratusan siswa di SMAN 2 Kudus diduga mengalami keracunan.

"Yang masuk rumah sakit, dari data ada 112 siswa. Yang merasakan (keracunan) ada 450 siswa," kata Bupati Kudus Sam'ani Intakoris.