KBRN, Jakarta: Sebagian besar anggota masyarakat menolak pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui bantuan luar negeri. Mereka ingin program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah.

Demikian hasil studi 'Perspektif Masyarakat terhadap Program MBG' oleh Center of Economic and Law Studies (CELIOS). Studi tersebut melibatkan 1.858 responden dari berbagai daerah di wilayah pedesaan, pinggiran kota, dan perkotaan.

Peneliti CELIOS, Jaya Darmawan, menyatakan 82,51 persen responden setuju anggaran pemerintah sebagai sumber utama pembiayaan program MBG. "Sedangkan 79 persen responden menolak opsi pembiayaan MBG melalui utang luar negeri," ujarnya, Senin (27/1/2025).

Baca juga: Studi CELIOS: Masyarakat Khawatir Risiko Korupsi Program MBG

Wacana utang luar negeri untuk pembiayaan MBG tidak lepas dari perkiraan membengkaknya anggaran program tersebut. Awalnya pemerintah mengalokasikan Rp71 triliun untuk 19,47 juta penerima manfaat dari kalangan anak sekolah serta ibu hamil dan menyusui.

Badan Gizi Nasional (BGN) kemudian mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp100 triliun pada September Desember 2025. Jumlahnya diperkirakan terus bertambah mencapai Rp400 triliun hingga tahun depan.

Dibandingkan dana perlindungan sosial sebesar Rp504,7 triliun, anggaran program MBG 2025 hanya sekitar 33,9 persennya. Sedangkan anggaran MBG sebesar Rp400 triliun pada 2026 sama dengan 79,3 persen dari anggaran perlindungan sosial.

"Selain itu, makanan senilai Rp10 ribu per hari untuk program ini jauh dari standar Badan Pangan Dunia (FAO)," kata Jaya. Menurut dia, FAO menyatakan makan bergizi gratis di Indonesia idealnya sebesar USD4,7 atau setara Rp73,681 per hari.

Selain dari APBN, pemerintah juga mendorong pembiayaan MBG dari APBD pemerintah daerah. Bahkan beberapa daerah telah menyanggupi pembiayaan progam ini hingga Rp5 triliun.

Dana Desa senilai Rp14,2 triliun kemungkinan juga akan dikerahkan melalui program ketahanan pangan. “Pemerintah juga akan melakukan efisiensi anggaran hingga Rp306,69 triliun agar dapat membiayai programnya," ujar Jaya.

Menurut CELIOS, sebenarnya ada beberapa alternatif pembiayaan untuk program MBG. Misalnya pajak kekayaan, realokasi anggaran food estate, keuntungan pajak, serta realokasi Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam.