RRI.CO.ID, Magetan - Peternak ayam petelur di Kabupaten Magetan menghadapi tekanan akibat harga telur di tingkat peternak yang menurun ketika biaya pakan masih tinggi. Kondisi tersebut membuat pendapatan peternak tidak sebanding dengan biaya produksi.
Persoalan itu dibahas dalam audiensi antara peternak, pedagang telur, pemerintah daerah, dan DPRD Magetan di Ruang Eksekutif Polres Magetan, Kamis (6/8/2026).
Kapolres Magetan AKBP Raden Erik Bangun Prakasa mengatakan pertemuan tersebut digelar untuk mencari solusi atas kondisi perdagangan telur yang sedang dihadapi peternak. Polres, kata dia, mengambil peran sebagai fasilitator melalui Satgas Pangan.
"Polres Magetan sebagai bagian dari Satgas Pangan memfasilitasi audiensi ini agar seluruh pihak dapat duduk bersama menyampaikan persoalan yang dihadapi untuk mewujudkan stabilitas perdagangan telur di Kabupaten Magetan," kata Erik.
Menurut Erik, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah meningkatkan penyerapan telur dari peternak lokal. Ia meminta jajaran kepolisian berkoordinasi dengan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah masing-masing.
Erik menginginkan kebutuhan telur untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat dipenuhi dari produksi peternak lokal dengan tetap mengacu pada Harga Acuan Pembelian (HAP).
"Saya menginstruksikan kepada seluruh Kapolsek jajaran agar berkoordinasi dengan pengelola SPPG di wilayah masing-masing sehingga kebutuhan telur maupun bahan pangan lainnya diprioritaskan membeli produk lokal," ujarnya.
Namun, penyerapan melalui program MBG belum cukup untuk mengatasi persoalan produksi telur yang tinggi di Magetan.
Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan drh. Nur Haryani mengatakan produksi telur saat ini jauh lebih besar dibandingkan kebutuhan masyarakat setempat.
Berdasarkan data dinas, terdapat 1.036 peternak ayam petelur dengan populasi sekitar 2.936.400 ekor. Produksi telur mencapai sekitar 79.273 kilogram per hari, sedangkan kebutuhan masyarakat Magetan hanya sekitar 30.341 kilogram per hari.
Program MBG melalui SPPG diperkirakan mampu menyerap sekitar tujuh ton telur apabila dilaksanakan dua kali dalam sepekan. Namun, jumlah tersebut belum sebanding dengan kelebihan produksi yang ada.
Nur Haryani mengatakan kondisi tersebut membuat harga telur mendapat tekanan. Karena itu, diperlukan langkah untuk menyesuaikan produksi dengan kebutuhan pasar, termasuk melalui pemetaan dan pengaturan populasi peternakan.
"Kondisi overproduksi tersebut menyebabkan harga telur terus mengalami penurunan. Untuk itu diperlukan langkah bersama, termasuk pengaturan populasi peternakan yang saat ini masih menunggu regulasi dari pemerintah pusat," katanya.
Ketua Komisi B DPRD Magetan Rita Haryati mengatakan persoalan yang dikeluhkan peternak memang terjadi di lapangan. Selain harga telur, DPRD juga menyoroti biaya produksi yang terus meningkat.
Menurut Rita, kenaikan harga pakan yang tidak diikuti harga jual telur membuat peternak semakin terbebani. DPRD mendorong dilakukan pemetaan populasi peternakan agar produksi dan kebutuhan pasar dapat lebih seimbang.
"Yang dikeluhkan peternak memang nyata terjadi. Kenaikan harga pakan yang tidak diimbangi dengan harga jual telur memberikan tekanan berat bagi peternak," kata Rita.
Perwakilan peternak, Parlan, berharap ada kesepahaman harga antara peternak, pemasok, dan pedagang. Menurut dia, semua pihak dalam rantai perdagangan telur saling bergantung.
"Harapan kami nantinya antara peternak dengan para supplier maupun pedagang terdapat keseragaman harga, karena pada prinsipnya kami merupakan mata rantai yang saling membutuhkan," ujar Parlan.
Audiensi tersebut juga menghasilkan kesepakatan untuk meningkatkan pengawasan perdagangan telur, memperkuat penyerapan telur lokal melalui SPPG, mengkaji populasi peternakan, serta mendorong adanya kebijakan yang dapat menjaga keseimbangan produksi dan kebutuhan pasar.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....