RRI.CO.ID, Magetan - Petani tebu di wilayah kerja Pabrik Gula (PG) Poerwodadie, Kabupaten Magetan, masih menunggu keputusan pemerintah terkait penetapan Harga Acuan Pemerintah (HAP) gula konsumsi. Hingga awal Agustus 2026, besaran HAP belum diumumkan, padahal harga tersebut dinilai menjadi acuan penting bagi kepastian pendapatan petani.

Ketua Asosiasi Petani Tebu Rakyat (APTR) PG Poerwodadie, Sudaryanto, mengatakan organisasi petani telah mengusulkan HAP berada pada kisaran Rp15.500 hingga Rp15.750 per kilogram. Menurutnya, angka tersebut diperlukan agar petani tetap memperoleh keuntungan di tengah terus meningkatnya biaya produksi.

"Harapan kami HAP gula bisa ditetapkan minimal Rp15.500 per kilogram supaya petani masih mendapat keuntungan meski tipis," ujar Sudaryanto.

Ia mengaku hingga kini belum menerima informasi mengenai keputusan pemerintah terkait HAP gula. Padahal, usulan dari APTR bersama organisasi petani tebu lainnya telah disampaikan kepada pemerintah sejak beberapa waktu lalu.

"Sampai sekarang belum ada informasi dari pemerintah mengenai HAP gula berapa. Padahal usulan dari teman-teman APTR sudah disampaikan di kisaran Rp15.500 sampai Rp15.750 per kilogram," katanya.

Menurut Sudaryanto, kepastian HAP sangat penting karena menjadi acuan harga gula di tingkat petani sekaligus memberikan kepastian usaha di tengah tingginya biaya produksi.

Selain belum adanya kepastian HAP, petani juga harus menghadapi kenaikan biaya produksi. Biaya tenaga kerja, ongkos tebang, hingga angkutan tebu menuju pabrik mengalami kenaikan sehingga keuntungan petani semakin menipis.

Meski demikian, petani tetap melanjutkan penanaman tebu untuk musim berikutnya. Ia menjelaskan masa tanam terbaik berlangsung pada Mei hingga Juli, sedangkan lahan yang dipanen pada Agustus masih dapat ditanami kembali apabila tersedia sumber pengairan.

Di akhir wawancara, Sudaryanto berharap pemerintah segera menetapkan HAP gula agar petani memiliki kepastian harga sekaligus menjaga keberlanjutan usaha perkebunan tebu rakyat.

"Harapan kami pemerintah segera menetapkan HAP. Dengan biaya produksi yang terus naik, petani membutuhkan kepastian harga agar usaha tebu tetap bertahan," tegasnya.