RRI.CO.ID, NGAWI — Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Ngawi membutuhkan sinergi dan kolaborasi lintas sektor. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kabupaten Ngawi menegaskan bahwa dukungan dari pemerintah pusat, Basnas, hingga pihak swasta menjadi pendorong utama untuk mempercepat terwujudnya hunian layak bagi masyarakat.

Kepala Bidang (Kabid) Perumahan Rakyat DPRKP Ngawi, Wahyudi Puruhita, menyampaikan keterlibatan berbagai pihak sangat membantu pemerintah daerah dalam mengejar target pengentasan RTLH yang jumlahnya masih ribuan unit. Untuk tahun ini, Pemkab Ngawi menargetkan perbaikan sebanyak 215 unit RTLH yang bersumber dari anggaran daerah. Target tersebut mendapat suntikan signifikan dari program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pemerintah pusat yang mengalokasikan sekitar 800 unit rumah di wilayah Ngawi.

"Tentunya program-program rumah tidak layak huni ini, baik dari pemerintah daerah, pusat, maupun mungkin dari Baznas dan swasta, sangat membantu pemerintah daerah untuk menuntaskan rumah tidak layak huni ini menjadi rumah layak huni," ujar Wahyudi.

Wahyudi melanjutkan keterbatasan anggaran daerah menjadi tantangan tersendiri. Sebab, dengan alokasi bantuan sebesar Rp20 juta per unit rumah, dibutuhkan dana yang cukup besar untuk menyasar seluruh RTLH. Oleh karena itu, lewat dukungan dan skema kolaborasi program dari berbagai pihak, DPRKP Ngawi optimistis penanganan ribuan rumah tak layak huni ini dapat diselesaikan secara bertahap.

"Target kami tentunya secepatnya selesai. Cuma ya memang ada masalah anggaran, karena untuk ribuan rumah per rumahnya Rp20 juta, tentunya membutuhkan anggaran yang besar. InsyaAllah target kami dalam 3, 4, atau 5 tahun bisa tuntas," pungkasnya.

Diketahui, data terakhir DPRKP Ngawi mencatat masih ada sekitar 6.000 unit RTLH yang tersebar di wilayah Kabupaten Ngawi.