Ratusan Guru Honorer di Ponorogo Gelar Aksi minta Dimasukkan Dapodik

RRI.CO.ID, Ponorogo – Ratusan guru honorer non-dapodik di Ponorogo melakukan aksi damai di depan gedung pemkab setempat, Selasa (26/5/2026). Ketua Forum Guru Tidak Tetap (GTT) Ponorogo, Mahmud Danuri mengatakan, aksi tersebut digelar sebagai bantuk penyampaian aspirasi karena status mereka hingga kini belum ada kejelasan.

Guru salah satu SMP Negeri di Ponorogo ini menyatakan, ia dan ratusan rekan sejawatnya telah mengabdi bertahun-tahun, namun nama mereka belum dimasukkan ke dalam data pokok pendidikan (dapodik).

“Kami tidak berniat buruk ke pemda, tapi kami minta keberadaan kami diakui. Benang simpulnya itu ada di pemda. Jadi saya minta dengan anggota yang sebanyak ini, kami ini nyata, kami ada, kami minta segera ada regulasi untuk kami dimasukkan ke dapodik,” ujarnya.

Ia tak memungkiri jika gaji yang mereka peroleh selama mengajar, berasal dari internal sekolah, seperti dana infaq, komite maupun dana bantuan operasional sekolah (BOS). Besaran gaji yang diterima sekitar Rp250 ribu hingga Rp400 ribu per bulan. Sejatinya mereka rela tak diberi insentif, asalkan dimasukkan dalam dapodik.

“Dari pemda itu nggak ada sama sekali. Terdata saja belum, apalagi program, seakan tidak tersentuh, padahal kami ini jelas ada. Kami pun siap jika tidak ada insentif atau (diberi) insentif kecil, agar tidak membebani, itu kewenangan daerah bagaimana mengaturnya, tapi sebenarnya bisa kok,” tambahnya.

Inam Wahyudi, guru honorer salah satu SD Negeri di Ponorogo berharap melalui aksi tersebut, ada kebijakan dari pemerintah daerah agar nama mereka bisa dimasukkan dalam dapodik.

“Sebenarnya kami ini tidak diperhatikan. Kami ini mengajar sudah lama, ternyata dapodik tidak dibuka-buka, terus pendataan non ASN kemarin, data kami juga banyak yang hilang. Maka kami menyuarakan aspirasi bahwasanya guru non-ASN ini kurang diperhatikan,” tambahnya.

Seperti diketahui, di Ponorogo ada sekitar 1.000 GTT yang kini masih aktif mengajar di berbagai satuan pendidikan, terutama SD dan SMP Negeri. Para GTT tersebut berharap mendapat pengakuan secara administrasi sehingga bisa mengikuti berbagai program pemerintah di bidang pendidikan.