RRI.CO.ID, Magetan - Pasca pelaksanaan musyawarah cabang (muscab), kondisi Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Magetan masih berada dalam status demisioner. Belum adanya kepengurusan definitif membuat aktivitas organisasi di tingkat cabang berjalan terbatas.

Ketua Dewan Syuro DPC PKB Magetan, Kiai Mansur Abdullah, menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan resmi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) terkait penetapan struktur baru.

“Kami masih menunggu arahan dari DPP. Sampai sekarang belum ada keputusan resmi,” katanya.

Dalam proses penjaringan sebelumnya, terdapat tiga kandidat untuk posisi pengurus inti. Namun kini hanya dua nama yang masih bertahan, yakni Riyin Nur Asiyah dan Agus Dwi Wibowo, setelah satu kandidat lainnya tidak melanjutkan proses.

Kedua nama tersebut telah melalui pembahasan di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jawa Timur, tetapi belum menghasilkan keputusan final dari DPP.

Mansur menegaskan bahwa seluruh proses penetapan pengurus DPC merupakan kewenangan penuh DPP. Oleh sebab itu, pihaknya belum bisa memastikan kapan struktur baru akan terbentuk.

Situasi ini juga dipengaruhi dinamika internal partai, termasuk penetapan Ketua DPRD Magetan, Suratno, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana pokok pikiran (pokir) periode 2020–2024 oleh Kejaksaan Negeri Magetan.

Ia mengakui bahwa kekosongan kepengurusan berdampak pada beberapa agenda partai, termasuk mekanisme pergantian antar waktu (PAW) anggota legislatif yang sempat berjalan.

Menurutnya, percepatan pembentukan kepengurusan baru menjadi hal yang mendesak agar roda organisasi dapat kembali berjalan normal. Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya dukungan partai terhadap kader yang menghadapi persoalan hukum.

“Perlu ada pendampingan bagi kader yang bermasalah, dan kepengurusan baru harus segera ditetapkan agar organisasi kembali aktif,” tutupnya.