DPC PDIP Magetan Tegaskan Kader Tidak Boleh Mengambil Keuntungan dari Program MBG

  • 15 Mar 2026 02:06 WIB
  •  Madiun

RRI.CO.ID, Magetan - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Magetan menegaskan bahwa seluruh kader partai di daerah diminta mematuhi instruksi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang melarang kader mengambil keuntungan dari pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ketua DPC PDI Perjuangan Magetan, Diana Amaliyah Verawatiningsih, mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen menjalankan arahan organisasi secara konsisten, termasuk dalam pelaksanaan program yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.

“Sebagai DPC, kami patuh terhadap instruksi DPP bahwa kader tidak diperkenankan mengambil keuntungan dari bisnis yang berkaitan dengan program MBG,” ujarnya.

Diana mengakui, sebelum adanya surat edaran resmi dari DPP, sempat terdapat sejumlah kader yang terlibat dalam pengelolaan program tersebut. Namun setelah aturan tersebut diterbitkan, pihaknya segera mengambil langkah dengan memanggil kader yang bersangkutan dan meminta agar keterlibatan tersebut dialihkan.

“Kami sudah memanggil kader yang sebelumnya terlibat dan menyarankan agar segera mengalihkan keterlibatan mereka sesuai dengan arahan partai,” jelasnya.

Diana yang juga menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur menambahkan, pihaknya juga telah menyampaikan surat kepada sejumlah pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Magetan agar melakukan perbaikan dalam pelaksanaan program MBG.

Menurutnya, jika setelah masa Lebaran tidak terdapat perbaikan dalam pengelolaan program tersebut, pihaknya akan mempertimbangkan langkah lanjutan, termasuk melakukan peninjauan langsung ke lapangan guna memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan.

Ia menekankan bahwa transparansi dalam pengelolaan program sangat penting, mengingat sumber pendanaan program tersebut berasal dari anggaran negara yang bersumber dari pajak masyarakat.

“Dana yang digunakan dalam program ini berasal dari pajak masyarakat, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.

Selain itu, Diana juga menilai pengelolaan dapur program MBG sebaiknya melibatkan tenaga profesional yang memiliki kompetensi di bidang gizi serta manajemen produksi makanan dalam skala besar, sehingga kualitas makanan yang disajikan dapat tetap terjaga.

Ia juga mengajak masyarakat untuk turut berperan dalam mengawasi pelaksanaan program tersebut agar pelaksanaannya berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

“Partisipasi masyarakat sangat penting dalam memberikan masukan maupun pengawasan. Dengan demikian, jika terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki, dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait,” pungkasnya.

google-preference

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....