KBRN, Ngawi: Pengelolaan Taman Wisata Tawun di Kabupaten Ngawi dinilai belum optimal. Salah satu penyebabnya adalah kepemilikan aset yang masih 'dua kaki', yaitu antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ngawi dan Desa Tawun. Hal ini membuat perkembangan potensi wisata yang ada kurang melesat seperti yang diharapkan.

Bupati Ngawi, Ony Anwar Harsono, mendorong agar Pemerintah Desa Tawun segera merumuskan sebuah payung hukum untuk pengelolaan wisata tersebut. Pengelolaan yang lebih terstruktur dan profesional diharapkan dapat mempercepat kemajuan Taman Wisata Tawun.

"Taman wisata Tawun ini asetnya ada 2, dari pemkab dan desa Tawun. Kedepan diharapkan desa ini punya payung hukum terkait pengelolaan tempat wisata Tawun. Sehingga PAD kabupaten bisa dibagi dengan pemdes, juga terkait hak dan tanggung jawab bisa diatur di pemda," jelas Ony.

Lebih lanjut, Ony mengatakan saat ini pemeliharaan dan operasional wisata Tawun masih bergantung pada pemerintah kabupaten.

"Yang kita dorong, pemdes membuat payung hukum itu. Karena selama ini maintenance dan operasionalnya masih dari Pemkab Ngawi, padahal ada aset desa juga di sini," tambahnya.

Bupati Ngawi mendorong pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk mengelola wisata ini secara lebih profesional dan berkelanjutan.

"Harus segera ada badan hukum baik BUMDes atau koperasi dan sebagainya untuk mengelola wisata ini lebih baik lagi," tegasnya.

Hingga saat ini, obyek wisata di kecamatan Kasreman ini menjadi destinasi unggulan. Bahkan menjadi penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) satu-satunya di bidang pariwisata.