PNM Dukung Modernisasi Sistem Peradilan
- 22 Mei 2026 14:02 WIB
- Madiun
RRI.CO.ID, Tangerang - Politeknik Negeri Madiun (PNM) mendukung langkah strategis Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia dalam memodernisasi sistem peradilan nasional. Dukungan nyata ini diwujudkan melalui keterlibatan aktif akademisi PNM dalam Kelompok Kerja (Pokja) Penyusunan Roadmap Tata Kelola Teknologi Informasi (TI) Mahkamah Agung, sebuah cetak biru (blueprint) yang dirancang demi mewujudkan peradilan yang transparan, akuntabel, dan berbasis data di era digital.
Agenda krusial ini digagas oleh Pusat Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (Pustrajak) BSDK Mahkamah Agung RI, dan berlangsung secara intensif di Mercure Cikokol, Tangerang, pada 21-24 April 2026. Dalam merumuskan arah transformasi digital ini, Mahkamah Agung secara khusus menggandeng unsur akademisi. Diantaranya Tri Septianto, seorang dosen dari Politeknik Negeri Madiun (PNM), dipercaya untuk bergabung sebagai anggota Pokja.
"Sebagai akademisi yang dipercaya oleh Mahkamah Agung, saya berkomitmen penuh untuk memberikan pemikiran terbaik. Pesan Bapak Direktur sangat jelas: kontribusi ini harus maksimal demi kemajuan dan lompatan kualitas sistem informasi peradilan kita," kata Tri Septianto, Jumat 22 Mei 2026, dengan optimistis.
Tri juga menyampaikan melalui sinergi kepakaran akademisi dari PNM serta adopsi standar nasional dari kementerian rujukan, Roadmap Tata Kelola TI ini diharapkan mampu mempercepat lahirnya pelayanan peradilan yang lebih cepat, transparan, dan terukur bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Keterlibatan ini juga mendapat restu dan dukungan penuh dari Direktur Politeknik Negeri Madiun, Dr. Muhammad Taali, S.E., M.M., yang berharap kontribusi kelembagaan ini mampu membawa dampak nyata bagi kemajuan sistem informasi hukum di Indonesia.
Diketahui, Pokja MA tidak hanya mengandalkan kajian internal, melainkan juga membedah praktik baik (best practices) dari dua instansi pemerintah yang telah matang dalam transformasi digital. Meliputi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).
Kata Kunci / Tags
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....