Kekurangan Dokter, Pemkab Magetan Fokus Usulkan Formasi Nakes di CPNS 2026

RRI.CO.ID, Magetan - Pemerintah Kabupaten Magetan mulai memetakan kebutuhan pegawai untuk pengajuan formasi CPNS tahun 2026. Dari sejumlah kebutuhan yang ada, sektor kesehatan menjadi prioritas utama karena masih terdapat kekosongan tenaga medis di beberapa fasilitas layanan kesehatan.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Magetan mencatat sedikitnya ada 11 formasi tenaga kesehatan yang diusulkan pada rekrutmen CPNS mendatang. Kebutuhan tersebut didominasi dokter spesialis untuk memperkuat pelayanan kesehatan masyarakat.

Kepala BKPSDM Magetan, Masruri, mengatakan usulan formasi tersebut diarahkan untuk memenuhi layanan dasar yang hingga kini masih mengalami kekurangan tenaga.

“Yang diprioritaskan memang pelayanan dasar, khususnya tenaga kesehatan. Ada tujuh formasi dokter spesialis, dua dokter gigi, dan dua dokter umum yang disiapkan untuk mengisi kekosongan di puskesmas,” ujarnya, Rabu (20/5/2026).

Menurut Masruri, proses penyusunan usulan formasi masih terus dibahas bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Selain mempertimbangkan kebutuhan pegawai, pemerintah daerah juga menghitung kemampuan keuangan daerah sebelum usulan diajukan ke pemerintah pusat.

Ia menjelaskan, pembahasan lintas OPD diperlukan agar jumlah formasi yang diajukan benar-benar sesuai kebutuhan riil di lapangan dan tidak membebani anggaran daerah pada tahun mendatang.

“Dari sisi kepegawaian kami menyampaikan kebutuhan formasi. Tetapi kemampuan anggaran juga harus dihitung bersama OPD lain, sehingga saat ini masih tahap koordinasi,” katanya.

Untuk sementara, Pemkab Magetan belum memprioritaskan tambahan formasi besar di luar sektor pelayanan dasar. Pemerintah daerah masih memusatkan perhatian pada pemenuhan tenaga kesehatan yang dinilai paling mendesak.

BKPSDM memastikan keputusan akhir terkait jumlah maupun jenis formasi CPNS 2026 masih menunggu hasil pembahasan lanjutan bersama tim pemerintah daerah sebelum nantinya diajukan secara resmi ke pemerintah pusat.