Musrenbang RKPD 2027 Magetan: Infrastruktur Ekonomi Jadi Prioritas Pembangunan

RRI.CO.ID, Magetan - Pemerintah Kabupaten Magetan menggelar Musrenbang RKPD 2027 di Pendopo Surya Graha, Kamis (26/3/2026), untuk merumuskan rencana pembangunan daerah secara partisipatif. Forum ini menjadi ajang koordinasi antara pemerintah, DPRD, Forkopimda, OPD, akademisi, organisasi masyarakat, dan media untuk menyelaraskan program prioritas dengan aspirasi masyarakat.

Bupati Magetan, Nanik Sumantri, menegaskan bahwa RKPD 2027 akan fokus pada penguatan infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. “Perencanaan harus menjawab kebutuhan nyata masyarakat, mulai dari peningkatan SDM, pengentasan kemiskinan, hingga pemantapan infrastruktur dan pelayanan publik,” ujarnya. Ia menekankan perencanaan daerah harus selaras dengan kebijakan provinsi dan nasional.

Tema pembangunan tahun depan, “Penguatan Infrastruktur Ekonomi untuk Kesejahteraan yang Merata”, dijadikan pedoman dalam menyusun program prioritas. Fokus diarahkan pada tujuh pilar: pengembangan SDM, penguatan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengembangan komoditas unggulan, reformasi birokrasi, pembangunan infrastruktur, dan menjaga harmoni sosial-lingkungan.

Sebagai upaya pembangunan berkelanjutan, Pemkab Magetan meluncurkan program Anting Emas 2.0 untuk menurunkan angka stunting. ASN ditugaskan sebagai orang tua asuh balita stunting. “Program ini diharapkan bisa menekan angka stunting secara masif melalui pendampingan langsung dan kolaborasi lintas sektor,” jelas Hj. Nanik Sumantri.

Ketua DPRD Kabupaten Magetan, Suratno, menyampaikan bahwa Musrenbang merupakan forum partisipatif yang menggabungkan aspirasi masyarakat dengan pokok-pokok pikiran DPRD. “Kami menekankan agar setiap program terukur, realistis, dan tepat sasaran sesuai kemampuan keuangan daerah,” kata Suratno. DPRD memberikan masukan terkait pendidikan, kesehatan, UMKM, pertanian, infrastruktur, dan pariwisata.

Dari provinsi, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Jatim, Dr. Endy Alim Abdi Nusa, menekankan pentingnya penguatan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi berkualitas. “Kebijakan provinsi menekankan produktivitas, investasi, dan penguatan industri sebagai penggerak ekonomi yang inklusif,” jelasnya.

Kegiatan Musrenbang juga mencakup penandatanganan berita acara kesepakatan, penyerahan pokok-pokok pikiran DPRD, dan sosialisasi Sensus Ekonomi oleh BPS. Semua rangkaian ini bertujuan menyusun dokumen RKPD yang berbasis data dan komprehensif.

Dengan penyusunan RKPD 2027, Pemkab Magetan menegaskan komitmen membangun daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Forum ini menjadi titik temu antara aspirasi publik dan arah kebijakan pemerintah, sekaligus pijakan nyata untuk pembangunan Magetan yang lebih maju.