Disorot Dewan, Pengadaan Mobil Camat dan Videotron Magetan Masih Dikaji

RRI.CO.ID, Magetan - Rencana pengadaan 18 kendaraan operasional camat dan lima videotron senilai sekitar Rp8,5 miliar masih menjadi bahan pembahasan dalam P-APBD 2026 Kabupaten Magetan. DPRD Magetan meminta usulan tersebut dihitung berdasarkan kebutuhan, manfaat, serta kemampuan keuangan daerah sebelum diputuskan.

‎Anggota Badan Anggaran DPRD Magetan dari Fraksi Golkar, Didik Haryono, mengatakan pembahasan anggaran seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan apakah suatu barang dibutuhkan pemerintah. Menurutnya, tingkat urgensi dan dampaknya terhadap pelayanan masyarakat juga perlu menjadi pertimbangan.

‎“Semua kebutuhan pemerintah tentu ada alasannya. Tetapi dalam kondisi anggaran yang terbatas, yang harus dilihat adalah mana yang paling prioritas, mana yang bisa ditunda dan mana yang memang harus segera dilakukan,” kata Didik, Jumat (21/8/2026).

‎Salah satu usulan yang menjadi perhatiannya adalah pengadaan lima videotron dengan nilai sekitar Rp3,4 miliar hingga Rp3,5 miliar.

‎Didik meminta pemerintah memperjelas perhitungan manfaat ekonomis dari investasi tersebut. Terlebih, pemerintah menyebut videotron juga berpotensi dimanfaatkan sebagai media iklan.

‎“Kalau ada nilai investasi sekitar Rp3,5 miliar, tentu harus ada perhitungan yang jelas. Potensi pendapatannya berapa, biaya operasional dan pemeliharaannya berapa, kemudian manfaat lainnya seperti apa,” ujarnya.

‎Dia menyebut penerimaan pajak reklame videotron di Magetan saat ini sekitar Rp245 juta per tahun. Angka tersebut, menurut dia, dapat menjadi salah satu indikator yang perlu diperhitungkan dalam menentukan kelayakan investasi.

‎“Sekarang pajak reklame videotron sekitar Rp245 juta setahun. Jadi jangan hanya melihat potensi pendapatannya, tetapi keseluruhan biaya setelah aset itu dimiliki pemerintah juga harus dihitung,” katanya.

‎Didik tidak mempersoalkan keberadaan media informasi digital tersebut. Namun, dia meminta pemerintah memastikan pengadaan lima unit videotron memang sesuai kebutuhan dan memiliki manfaat yang terukur.

‎Hal serupa berlaku untuk rencana pengadaan 18 mobil operasional camat dengan anggaran sekitar Rp5 miliar.

‎Didik mengakui kendaraan dinas camat memang membutuhkan pembaruan. Namun, kondisi masing-masing kendaraan perlu menjadi dasar penentuan unit yang harus diganti.

‎“Kalau kendaraan memang sudah rusak dan tidak layak, saya kira penggantian itu wajar. Persoalannya apakah harus 18 kendaraan sekaligus. Bisa saja dilakukan bertahap sesuai kondisi kendaraan dan kemampuan anggaran,” tuturnya.

‎Menurut Didik, pengadaan bertahap dapat menjadi pilihan apabila sebagian kendaraan masih memungkinkan digunakan untuk menunjang kegiatan pemerintahan.

‎Dalam pembahasan anggaran, dia juga meminta kebutuhan infrastruktur tetap diperhitungkan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah kondisi sejumlah ruas jalan di Magetan yang masih membutuhkan penanganan.

‎“Jangan sampai kebutuhan lain yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat tidak tertangani karena anggarannya terbatas. Jalan misalnya, itu digunakan masyarakat setiap hari,” katanya.

‎Didik mencontohkan jalur Bendo-Kawedanan yang menurutnya masih membutuhkan perhatian. Karena menjadi jalur aktivitas masyarakat, kondisi jalan tersebut dinilai perlu masuk dalam pertimbangan ketika pemerintah menentukan prioritas belanja.

‎Meski memberikan catatan, Didik menegaskan keputusan mengenai pengadaan tersebut belum final. DPRD masih akan membahas bersama Pemkab Magetan mengenai besaran anggaran, urgensi, serta kemungkinan penyesuaian.

‎“Harapan saya setiap pos anggaran ditentukan berdasarkan skala prioritas. Jadi bukan sekadar karena ada kebutuhan, kemudian langsung dianggarkan,” ujarnya.

‎Sementara itu, Pemkab Magetan memiliki dasar tersendiri dalam mengusulkan kedua pengadaan tersebut.

‎Kepala Bagian Umum Setda Magetan Hendrawan Prastawa Adhi mengatakan kendaraan operasional camat yang saat ini digunakan rata-rata telah berusia sekitar 20 tahun. Faktor usia tersebut berdampak pada efisiensi dan kondisi kendaraan.

‎“Rata-rata kendaraan camat sudah sekitar 20 tahun. Selain boros bahan bakar, kendaraan juga sering mengalami kerusakan,” kata Hendrawan.

‎Kondisi armada tersebut menjadi salah satu dasar pengajuan pengadaan kendaraan baru. Mobil operasional diperlukan untuk mendukung mobilitas camat dalam menjalankan kegiatan pemerintahan dan pelayanan di wilayah kecamatan.

‎Untuk videotron, Kepala Diskominfo Magetan Cahaya Wijaya mengatakan perangkat tersebut dirancang tidak hanya untuk kebutuhan penyampaian informasi pemerintah.

‎“Fungsinya nanti sebagai media informasi pemerintah sekaligus diharapkan bisa dimanfaatkan untuk iklan. Jadi ada potensi pemasukan dari sisi tersebut,” ujar Cahaya.

‎Menurutnya, penggunaan videotron juga diharapkan dapat menekan kebutuhan pencetakan baliho yang selama ini menjadi salah satu bentuk belanja publikasi pemerintah.

‎“Untuk pencetakan baliho selama ini sekitar Rp450 juta per tahun. Salah satu pertimbangannya, dengan videotron kebutuhan pencetakan itu bisa dikurangi,” katanya.

‎Lima videotron tersebut direncanakan ditempatkan di sejumlah titik strategis, antara lain kawasan Pasar Sayur, Pasar Baru dan sekitar Alun-Alun Magetan.

‎Baik pengadaan kendaraan maupun videotron saat ini belum menjadi keputusan akhir. Usulan tersebut masih dibahas dalam proses penyusunan P-APBD 2026.

‎Pembahasan antara DPRD dan Pemkab nantinya akan menentukan apakah seluruh usulan direalisasikan, disesuaikan jumlahnya, dilakukan bertahap, atau terdapat perubahan alokasi anggaran berdasarkan skala prioritas daerah.