KPK Tegaskan Pendidikan Antikorupsi Harus Menyentuh Seluruh Lapisan Masyarakat

RRI.CO.ID, Madiun - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkomitmen untuk melakukan transformasi besar dalam pemberantasan korupsi di Indonesia melalui pendekatan pendidikan publik yang masif.

Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK, Yonathan Demme Tangdilintin dalam dialog SANKSI (Suara Anti Narkoba, Korupsi dan Judi) Programa 1 RRI Madiun, Rabu 19 Agustus 2026, menekankan bahwa edukasi antikorupsi tidak boleh hanya berhenti di tataran teori, melainkan harus menyasar seluruh elemen masyarakat secara luas.

Strategi ini dirancang untuk menjangkau jutaan jiwa, mulai dari anak usia dini di lingkungan PAUD hingga mahasiswa di tingkat perguruan tinggi.

Yonathan mengungkapkan bahwa target edukasi KPK mencakup sekitar 110 juta jiwa dari total penduduk Indonesia yang berjumlah 280 juta.

Menurutnya, pendekatan ini adalah upaya untuk membangun budaya integritas sejak dini, sehingga nilai-nilai antikorupsi menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Fokus utama KPK adalah menanamkan kesadaran kolektif agar setiap individu memiliki pondasi moral yang kuat untuk menolak praktik koruptif dalam kehidupan sehari-hari.

Lebih jauh, Yonathan menjelaskan bahwa upaya pendidikan ini merupakan salah satu strategi dalam "Trisula Pemberantasan Korupsi" yang dijalankan lembaga tersebut.

Ia memaparkan, "Kalau pendidikan di wilayah kami ini berbicara mengenai individu yang disentuh. Nah, kalau penindakan kan menimbulkan efek jera. Jadi, itulah yang upaya terakhir sebenarnya yang dilakukan. Namun, demikian, kita pun bisa melakukan penindakan terlebih dahulu baru ada pencegahan dan akhirnya kita sasar juga di konteks pendidikannya." Tuturnya.

KPK menyadari bahwa tantangan di lapangan sangat besar, terutama karena perilaku koruptif telah merambah ke berbagai sektor, mulai dari administrasi hingga urusan pelayanan publik.

Oleh karena itu, KPK aktif bekerja sama dengan pemerintah daerah dan lembaga pendidikan untuk menyebarkan pesan antikorupsi secara sistematis. Edukasi ini diharapkan mampu membangun daya tahan masyarakat terhadap bujukan atau tekanan yang mengarah pada tindak pidana korupsi.

Selain menyasar masyarakat umum, KPK juga memberikan pelatihan khusus bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan aparat penegak hukum. Pelatihan ini dilakukan agar mereka yang memegang amanah publik mampu menjaga integritas dalam menjalankan tugas kedinasan.

Penguatan integritas bagi para pejabat eselon, seperti yang baru-baru ini dilakukan pada eselon 2 Kementerian ATR/BPN, menjadi contoh nyata bagaimana KPK memprioritaskan mereka yang memiliki kewenangan besar untuk mengambil keputusan.

Sebagai penutup, KPK menegaskan bahwa integritas adalah kunci utama untuk menyelamatkan bangsa dari kerugian negara yang diakibatkan oleh korupsi. Tanpa adanya kesadaran individu yang dibangun melalui pendidikan, sistem pencegahan secanggih apapun akan tetap memiliki celah.

KPK mengajak seluruh elemen bangsa untuk bahu-membahu menjadi penjaga integritas, karena pemberantasan korupsi tidak dapat dilakukan hanya oleh segelintir insan KPK saja.