RRI.CO.ID, MADIUN - Managing Partner MERCOF Law and Governance, Jakarta Dadang Tri Sasongko dalam dialog interaktif SANKSI RRI Madiun, Rabu 15 Juli 2026 menyebut korupsi di Indonesia sudah masuk kategori kejahatan terorganisir. Artinya melibatkan banyak orang, memiliki aturan main sendiri, bahkan kode-kode komunikasi. "Makin tinggi posisi pelakunya, bukti-buktinya makin sulit ditemukan," katanya.

Dadang menyebut tiga sektor paling rawan saat ini. Pertama, sektor penegakan hukum yaitu Kejaksaan, Kepolisian, dan Pengadilan. "Celaka kita sebagai bangsa kalau sektor ini korup, karena akan membuka ruang kejahatan lain," ujarnya. Kedua, sektor pertambangan seperti nikel dan batubara, apalagi banyak politisi yang memiliki perusahaan tambang.

Ketiga, akar masalahnya ada di sistem politik. Dadang menyebut sistem pemilu dan pilkada dengan praktik mahar politik dan uang perahu mendorong terciptanya korupsi masif. "Kalau yang di atas tidak berubah, yang di bawah akan ikut saja," katanya. Ia bahkan menyebut skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia masih 34, tertinggal jauh dari Malaysia yang sudah 60.

Pendengar RRI Madiun, Dede, turut bersuara. Dalam partisipasinya, Dede mencontohkan korupsi di level paling bawah seperti proyek paving yang 12 tahun diperbaiki 3 kali namun belum diresmikan sudah rusak. Ia meminta ada penindakan nyata hingga ke ASN paling bawah. Menanggapi hal tersebut, Dadang setuju bahwa kita berada di "titik nadir". Ia mencontohkan komunitas di Tambak Lorok Semarang yang berani mengawasi proyek MCK hingga mengecek besaran besi dan campuran semen. "Kalau kejahatannya terorganisir, maka yang melawan juga harus terorganisir," tegasnya.

Dadang menekankan pentingnya keterbukaan informasi proyek, sekecil apapun. Masyarakat berhak tahu nilai proyek, kontraktor, dan speknya. Transparansi ini penting agar masyarakat bisa mengawasi dan tidak dirugikan.