PDIP Magetan Hormati Proses Hukum Kasus Pokir, Tekankan Stabilitas Daerah

RRI.CO.ID, Magetan - Penetapan tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan dana hibah melalui program Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Magetan memicu respons dari berbagai kalangan. Sejumlah pihak menekankan pentingnya menjaga stabilitas pemerintahan serta menghormati proses hukum yang tengah berjalan.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Magetan, Diana A.V. Sasa, menyampaikan sikap resmi partainya terkait penetapan tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan dana hibah melalui program Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Magetan.

Dalam pernyataannya, Diana menegaskan bahwa pihaknya menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan dan mempercayakan penanganan perkara kepada aparat penegak hukum.

“Kami percaya aparat penegak hukum bekerja secara profesional, proporsional, dan menjunjung tinggi prinsip keadilan,” ujarnya, Jumat (24/4/2026).

Ia juga menekankan bahwa penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu sebagai bagian dari upaya menjaga keadilan serta kepercayaan publik. Menurutnya, peristiwa ini menjadi pengingat bahwa jabatan politik merupakan amanah rakyat yang harus dijalankan dengan penuh integritas dan tanggung jawab.

Sebagai partai ideologis, lanjut Diana, PDI Perjuangan terus memastikan seluruh kader bekerja sesuai aturan dan nilai-nilai perjuangan partai, sekaligus menjaga disiplin organisasi dalam setiap lini pengabdian.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa proses hukum yang berlangsung tidak boleh mengganggu jalannya roda pemerintahan. Fungsi legislatif dan eksekutif, termasuk pelayanan kepada masyarakat, harus tetap berjalan normal.

“Tugas-tugas kedewanan seperti fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan harus tetap dijalankan secara bertanggung jawab dengan mengedepankan kepentingan rakyat,” katanya.

Diana juga mengajak seluruh pihak untuk menjaga stabilitas daerah serta tidak berspekulasi agar situasi tetap kondusif. Ia menilai kondisi yang stabil menjadi prasyarat penting agar pelayanan publik tetap optimal.

Selain itu, anggota Komisi D DPRD Jawa Timur itu memandang peristiwa ini sebagai momentum pendidikan politik bagi masyarakat, khususnya dalam mendorong pengelolaan anggaran publik yang transparan, partisipatif, dan berada dalam pengawasan rakyat.

Ke depan, ia berharap kasus ini dapat menjadi bahan evaluasi bersama guna memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

“Kami tetap berkomitmen menjaga marwah politik sebagai alat perjuangan rakyat, bukan untuk kepentingan sempit,” ujarnya.

Diana menambahkan, pihaknya akan terus memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Magetan tetap berjalan dengan baik serta menjaga kepercayaan masyarakat.