RRI.CO.ID,Madiun – Pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dari tahun ke tahun dan dari masa jabatan pemerintah sebelum dan sesudahnya menjadi penting untuk diperhatikan. Hal ini bertujuan untuk memberikan dan meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Selain berkesinambunngan juga perlu adanya kredibilitas dari pemangku kebijakan untuk menjalankan roda pembangunan. Hal ini bisa terwujud jika pemerintah mengajak masyarakat untuk berperan aktif ikut melaksanakan dan mengawasi proses pembangunan, baik sebelum, saat dan pasca pelaksanaan pembangunan. Peran serta masyarakat juga harus dilakukan agar tidak terjadi penyelewengan atau korupsi dalam proses pembangunan

“Kita melihat belakangan maraknya korupsi yang sudah ditangani oleh KPK dan Kejaksaan. Kita tahu ada gubernur, ada bupati ada walikota yang terjerat OTT oleh KPK. Nah ini menjadi penghambat proses pembangunan dan penghambat percepatan program Indonesia emas tahun 2045 “, Dikatakan Ayub Dwi Anggoro, Ph.D. (Akademisi Universitas Muhammadiyah Ponorogo) saat menjadi narasumber acar SANKSI (Suara Anti Narkoba, Korupsi dan Judi) Programa 1 RRI Madiun, Rabu 11 Februari 2026. 

Ayub mengingatkan kepada para elit politik, bahwa siapapun yang menjadi pemimpin harus mampu memahami birokrasi bekerja seperti apa. Jangan sampai ide gagasan menjadi bumerang dimasa mendatang. Sementara kepada masyrakat, Ayub juga memberikan pemahaman bahwa penting bagi  masyarakat untuk  memahami perannya, yakni  sebagai kontrol sosial dan menjadi partisipan yang aktif dalam konteks pembangunan

“Sehingga jika masyarakat dilibatkan secara aktif harapannya pembangunan akan berjalan tanpa adanya penyimpangan atau pelanggaran yang terjadi. Karena setidaknya  ada 4 indikator pembangunan itu berjalan baik yaitu Pembangunan yang terjadi harus berbasis transparansi,berdasarkan kredibilitas,Akuntabel dan yang terpenting memiliki makna yang adil, adil bagi semua dan bisa dirasakan oleh masyarakat luas” Ujar Ayub

Di era demokratisasi yang semakin berkembang, pemerintah wajib melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan. Bukan hanya keinginan pemerintah melainkan juga harus memikirkan adakah manfaat yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.   Selain itu, pemerintah atau pemimpin juga harus harus adaptif. Pemimpin harus peka terhadap perkembangan di masyarakat, dari tingkatan terkecil. 

Problem pembangunan di Indonesia masih berorientasi pada keinginan dari penguasa bukan yang berimpact ekonomi, sosial budaya kepada masyarakat. Kebijakan yang diambil adalah kebijakan yang dimengerti, diingini dan bermanfaat bagi masyarakat. Proses pembangunan harus melalui kajian akademis, sosialisasi dan sebagainya.  

Diakhir dialog Ayub mengajak pendengar RRI Madiun dan masyarakat untuk berperan aktif dalam proses pembangunan yang berkualitas, yang memiliki impact kepada masyarakat. Pembangunan merupakan kolaborasi antara komponen yang ada yakni birokrasi pemerintahan dan masyarakat. Birokrasi pemerintahan dan masyarakat harus memiliki komitmen bersama dan memiliki hubungan keterbukaan arus informasi yang memiliki nilai sosial responsibilty atau tanggungjawab sosial.