RRI.CO.ID, Kota Madiun – Bank Indonesia (BI) Kediri mengingatkan Pemerintah Kota Madiun agar mewaspadai potensi lonjakan inflasi hingga akhir tahun. Ancaman terbesar diperkirakan berasal dari komoditas pangan akibat dampak El Nino dan dinamika geopolitik global.

Peringatan tersebut disampaikan Deputi Kepala Perwakilan BI Kediri Deasi Surya Andarina dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Madiun di Gedung Government Chief Information Officer (GCIO), belum lama ini.

Deasi menjelaskan, inflasi Kota Madiun hingga Juni masih tergolong tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi bulanan pada Juni mencapai 0,37 persen, sedangkan inflasi tahunan berada di angka 3,26 persen.

"Yang perlu diwaspadai pada triwulan III hingga akhir tahun adalah inflasi pangan. Risiko El Nino dan perubahan cuaca berpotensi mengganggu pasokan bahan pangan," ujarnya.

Menurut dia, sejumlah komoditas yang berpotensi mengalami kenaikan harga antara lain beras, cabai rawit, bawang, serta komoditas pangan lainnya.

Selain faktor cuaca, Deasi menyebut konflik geopolitik global juga menjadi pemicu kenaikan inflasi. Meningkatnya harga minyak dunia berdampak pada naiknya harga pupuk yang pada akhirnya memengaruhi biaya produksi sektor pertanian.

"Harga minyak yang naik mendorong harga pupuk ikut meningkat. Dampaknya, harga komoditas pangan juga berpotensi naik. Ini yang harus diantisipasi sampai akhir tahun," katanya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengakui inflasi saat ini menjadi perhatian serius. Berdasarkan paparan TPID, tren inflasi yang terjadi merupakan yang tertinggi dalam tiga tahun terakhir.

Namun, menurutnya, kondisi tersebut tidak hanya dialami Kota Madiun, melainkan juga terjadi di berbagai daerah sebagai dampak situasi geopolitik global.

Bagus mengatakan, rekomendasi BI akan segera ditindaklanjuti, terutama terkait perubahan pola pengendalian inflasi. Selama ini pemerintah cenderung melakukan intervensi setelah inflasi terjadi. Ke depan, pendekatan tersebut akan diubah menjadi langkah yang lebih preventif.

"Kami ingin TPID tidak hanya merespons ketika inflasi sudah terjadi, tetapi mampu memprediksi lebih awal. Dengan begitu, pemerintah dapat menyiapkan langkah antisipasi sebelum terjadi kenaikan harga," pungkas dia.