RRI.CO.ID, Kota Madiun - Realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Madiun menunjukkan tren positif. Hingga semester I 2026, realisasi belanja mencapai Rp 4,9 triliun atau 56,28 persen dari total pagu Rp 8,7 triliun.

Capaian tersebut mencakup wilayah Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Ngawi, Magetan, dan Ponorogo.

Kepala KPPN Madiun Joko Maryono mengatakan, realisasi belanja APBN semester I 2026 cukup bagus. "Alhamdulillah, realisasi belanja APBN di wilayah kerja KPPN Madiun pada semester I 2026 mencapai 56,28 persen atau Rp 4,9 triliun dari pagu Rp 8,7 triliun,” ujarnya.

Berdasarkan jenis belanja, realisasi belanja pegawai mencapai Rp1,1 triliun atau 57,34 persen dari pagu Rp2,5 triliun. Belanja barang terealisasi Rp258 miliar atau 41,55 persen dari pagu Rp622 miliar.

Sementara itu, belanja modal mencapai Rp67 miliar atau 62,48 persen dari pagu Rp108 miliar. Adapun belanja transfer tercatat Rp3,4 triliun atau 57,34 persen dari pagu Rp5,9 triliun.

Joko menyebut, capaian belanja pegawai dan belanja modal telah melampaui target semester I. Target realisasi belanja pegawai ditetapkan 50 persen, sedangkan belanja modal 40 persen. Sementara itu, realisasi belanja barang masih berada di bawah target 50 persen.

“Belanja pegawai sudah melampaui target. Belanja barang belum memenuhi target karena targetnya 50 persen. Sedangkan belanja modal jauh melampaui target karena targetnya 40 persen,” ujarnya.

Dari sisi kinerja, capaian realisasi belanja tersebut turut berpengaruh terhadap nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Hingga semester I 2026, nilai IKPA KPPN Madiun mencapai 98,17.

Joko mengatakan, capaian tersebut belum mencapai nilai maksimal. Namun, menurut dia, kinerja tersebut sudah cukup baik dan merupakan hasil kerja bersama seluruh satuan kerja.

“Dengan realisasi 56,28 persen, secara indikator kinerja belum mencapai nilai maksimal 100. Nilainya 97,90. Namun, IKPA KPPN Madiun sampai semester I mencapai 98,17. Alhamdulillah, sudah cukup maksimal untuk kita semua karena ini kinerja kita bersama,” katanya.

Jika dirinci berdasarkan wilayah, realisasi belanja APBN di Kota Madiun menjadi yang terbesar. Dari 39 satuan kerja (satker), realisasi belanja mencapai Rp 4,2 triliun atau 57,2 persen dari pagu Rp 7,4 triliun.

Di Kabupaten Madiun, realisasi dari 33 satker mencapai Rp 144 miliar atau 52,4 persen dari pagu Rp 276 miliar. Kabupaten Ngawi mencatat realisasi Rp 155 miliar atau 48,6 persen dari pagu Rp 319 miliar dari 32 satker.

Selanjutnya, Kabupaten Magetan dengan 29 satker membukukan realisasi Rp 152 miliar atau 51,1 persen dari pagu Rp 299 miliar. Sedangkan Kabupaten Ponorogo, dari 26 satker, merealisasikan Rp 201 miliar atau 51,4 persen dari pagu Rp 392 miliar.

“Kalau diperhatikan, rata-rata sebagian besar sudah di atas 50 persen. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun lalu secara YoY, semuanya mengalami growth atau peningkatan,” pungkas Joko. (adk)