KBRN, Madiun: Dari hasil survei yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat di Indonesia masih perlu ditingkatkan. Tingkat literasi dan inklusi keuangan ini sangat penting, agar masyarakat bijak mengelola keuangan dan tidak terjebak utang tidak produktif.
Kepala OJK Kediri Ismirani Saputri mengatakan, pada 2025 ini, OJK dan BPS mengadakan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK). “Survei ini dilaksanakan di 34 Provinsi dan 120 Kota/Kabupaten dengan jumlah responden 10.800,” ujar dia saat menjadi narasumber Santai Siang Pro 2 RRI Madiun, Senin (16/6/2025) lalu.
Nah, dari hasil survey SNLIK 2025 itu, Ismirani mengatakan, menunjukkan indeks literasi keuangan mencapai 66,46 persen sedangkan indeks inklusi keuangan mencapai 80,51 persen. “Dan kami juga punya target di 2045 sebesar 98 persen. Hasil survei ini menunjukkan tingkat literasi dan inklusi terus meningkat, cuma masih ada gap,” ujar dia.
Oleh karena itu, jelas Ismirani, inilah yang perlu didorong bersama. Agar masyarakat paham karakteristik dan risiko produk keuangan, serta dapat terhindar dari kejahatan di sekor keuangan. “Ini (literasi keuangan) harus terus kita informasikan pada masyarakat, sebelum masyarakat mengakses layanan jasa keuangan,”ucap dia.
Ismirani mengatakan, jika masyarakat paham literasi keuangan dan punya akses ke layanan keuangan, maka harapannya bisa mengelola uang dengan bijak. Kemudian terhindar dari utang tidak produktif, dapat merencanakan keuangan lebih baik, seperti untuk pendidikan anak atau pensiun.
Menurut Ismirani, pemahaman tentang literasi keuangan juga membuat masyarakat lebih bijak dalam belanja, dan lebih siap menghadapi kondisi darurat. “Nah, hal itu yang sedang kita galakan. Sebab, kurangnya literasi sering membuat masyarakat mudah tergiur janji untung besar, padahal ujung-ujungnya tertipu atau rugi besar,” ujar dia.
Di sisi lain, Ismirani menjelaskan, inklusi keuangan akan membantu masyarakat di pelosok, perempuan, atau kelompok rentan dapat memperoleh akses ke modal dan layanan keuangan. “Sehingga, harapannya mereka tidak tertinggal secara ekonomi,” ujar dia.
Dengan semakin banyak masyarakat yang menggunakan layanan keuangan formal, seperti kredit UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) atau tabungan. “Maka aktivitas ekonomi akan meningkat, dan ini berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi negara,” ucap Ismirani.
.