RRI.CO.ID, Madiun - Manajemen risiko kredit menjadi medan pertempuran utama bagi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dalam menutup tahun fiskal 2025. Dengan nilai pinjaman yang diberikan mencapai 66% dari total aset grup, bank ini mengalokasikan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) yang cukup masif, yakni sebesar Rp35,86 triliun per 31 Desember 2025. Langkah penyediaan cadangan ini merupakan bagian dari implementasi kerangka Kerugian Kredit Ekspektasian (KKE) sesuai dengan PSAK 109.  

Baca juga: Pertamina Geothermal Amankan Hak Eksplorasi Baru di Sumatra​

Dalam lingkungan suku bunga yang fluktuatif, BNI harus menerapkan pertimbangan manajemen yang subjektif namun terukur dalam mengestimasi probabilitas gagal bayar (probability of default) dari para debiturnya. Auditor independen memberikan catatan khusus terhadap proses ini. Penggunaan model KKE yang melibatkan asumsi makroekonomi masa depan menjadi sangat krusial. 

"Kami memberikan fokus pada area ini karena besarnya nilai cadangan yang dibentuk signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian," lapor tim auditor dalam laporan mereka. Prosedur audit mencakup pengujian keakuratan klasifikasi kualitas pinjaman serta evaluasi terhadap perkiraan ekonomi makro Indonesia.

Baca juga: Strategi Ekspansi BAIK: Mengejar Pertumbuhan di Luar Jawa​

Untuk meminimalisir risiko konsentrasi, BNI menerapkan kebijakan Loan Exposure Limit (LEL) yang dievaluasi setiap tahun. Kebijakan ini bertujuan mendiversifikasi portofolio pinjaman lintas sektor industri, mulai dari korporasi hingga ritel. Unit bisnis kini didorong untuk lebih fokus pada pengelolaan debitur lancar, sementara kredit bermasalah dialihkan ke divisi khusus seperti Corporate Remedial & Recovery. 

Ke depan, efektivitas sistem Credit Portfolio Optimisation (CPO) yang dikembangkan bank akan diuji oleh dinamika pasar. Dengan target mempertahankan pendapatan berkelanjutan dan risiko yang terjaga, BNI berusaha menyeimbangkan antara agresivitas pertumbuhan kredit dan prinsip kehati-hatian yang ketat. (NK)