KBRN, Madiun : Puluhan tenaga kesehatan (nakes) yang tergabung dalam koalisi organisasi profesi bidang kesehataan Madiun Raya (KOPBSMR) menolak RUU Omnibus Law Kesehatan. Kelompok profesi mulai dari dokter, perawat, apoteker, maupun bidan ini mendatangi gedung DPRD Kota Madiun untuk melakukan audiensi dengan harapan suara mereka turut disampaikan ke pusat.

Koordinator KOPBSMR yang juga ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Madiun, dr. Sutowo mengatakan, setelah melakukan kajian mendalam terhadap RUU Omnibus Law Kesehatan, diakui banyak hal yang dianggap kurang tepat. Bahkan menurutnya berpotensi menimbulkan kerugian di masyarakat. Tidak hanya itu, jika RUU tersebut disahkan dikhawatirkan berdampak pada keselamatan dan kesehatan masyarakat.

“Yang menjadi alasan kami adalah keselamatan pasien. Kalau kami cermati dari RUU yang ada, itu akhirnya yang dikorbankan adalah masyarakat. Walaupun sekilas pro investasi, namun masih kurang cermat sehingga masyarakatlah yang akan terkena dampaknya. Oleh karena itu kami menyuarakan agar RUU ini dikeluarkan dari prolegnas,” katanya, Rabu (7/12/2022).

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Madiun, Istono mengaku akan meneruskan aspirasi KOPBSMR ke DPR RI. Politisi Partai Demokrat ini juga berharap kepada wakil rakyat yang ada di pusat, untuk melibatkan pihak-pihak terkait di daerah dalam pembahasan RUU Omnibus Law Kesehatan.

”Intinya banyak hal yang teman-teman nakes ini keberatan atas munculnya draf RUU Omnibus Law Kesehatan. Mereka juga menginginkan agar RUU Omnibus Law Kesehatan ini ditarik dari Prolegnas,” ucapnya.

Istono menegaskan, jika RUU tersebut tetap dimasukkan dalam prolegnas, ia berharap stakeholder yang ada di daerah serta para tenaga kesehatan di daerah ikut dilibatkan. Setidaknya dimintai saran dan pendapat sehingga keberadaan RUU Omnibus Law Kesehatan itu azas kemanfaatannya dapat dirasakan masyarakat dan tidak merugikan banyak pihak.