RRI.CO.ID, Kota Madiun – Pengurusan perizinan dan administrasi publik, bagi masyarakat Kota Madiun kini semakin mudah. Sebab, Selasa, 19 Mei 2026, Pemerintah Kota Madiun melakukan soft launching Mal Pelayanan Publik (MPP).

MPP yang ada di Jalan Trunojoyo nomor 120, itu diresmikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun. Terdapat 13 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan 54 layanan yang dapat dimanfaatkan masyarakat.

Bagus mengatakan, keberadaan MPP menjadi bentuk integrasi layanan perizinan dari berbagai OPD, agar proses pelayanan lebih cepat dan efisien. “Hal itu sekaligus menjadi bagian dari implementasi program smart city,” ucap dia.

Menurut dia, adanya MPP ini bertujuan mempermudah masyarakat dalam mengurus perizinan tanpa harus berpindah-pindah kantor pelayanan. “Perizinan di Kota Madiun tidak boleh susah. Semua bisa selesai di sini, tidak perlu lari ke sana ke sini,” ujar Plt Wali Kota yang juga ketua DPW PSI Jatim itu.

Bagus juga meminta seluruh petugas pelayanan memberikan informasi secara jelas kepada masyarakat. “Kalau masyarakat harus menunggu, harus diinformasikan. Kalau ada syarat yang harus dipenuhi, petugas harus membantu. Jangan sampai ada suara, izin susah atau izin lama,” kata dia.

Dia menambahkan, seluruh proses perizinan dilakukan sesuai aturan dan tanpa perantara atau calo. “Sekarang ini tidak ada calo. Tidak usum (tidak zamannya). Di Kota Madiun tidak ada calo. Semua izin sesuai aturan,” ujar dia menegaskan.

Selain 13 OPD yang sudah bergabung, Bagus menjelaskan, nantinya akan ada instansi vertikal lainnya yang ikut memberikan pelayanan di MPP. “Penambahan tersebut merupakan bagian dari standar pelayanan publik yang diarahkan oleh Kementerian PAN-RB,” ucap dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Madiun Sumarno mengatakan, pihaknya tengah mempersiapkan penambahan berbagai jenis layanan bersama instansi vertikal.

Delapan instansi yang direncanakan bergabung, Sumarno menjelaskan, di antaranya BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Kementerian Agama, Kejaksaan Negeri, Kepolisian, Taspen, Perumda Air Minum Tirta Taman Sari, dan BUMD lainnya.

Dia menargetkan, layanan tambahan itu dapat bergabung pada tahun ini. “Saat ini masih dalam tahap perencanaan, mudah-mudahan sekitar Juni atau Juli sudah bisa terealisasi,” ujar kepala dinas yang pernah menjabat Camat Kartoharjo itu.

Untuk mendukung penambahan layanan tersebut, DPMPTSP mendapatkan dukungan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Madiun. “Kami dicover PUPR untuk pengadaan backdrop, ada 13 saat ini dan nanti ada delapan layanan lagi,” ujar dia.

Untuk sarana dan infrastruktur pendukung lainnya di MPP, Sumarno menjelaskan, juga telah dianggarkan. “Informasi anggaran Rp800 juta. Itu dari pemaparan desain perencanaan yang disampaikan,” ujar dia.