RRI.CO.ID, Kota Madiun – Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun bakal menggelar pertemuan dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam waktu dekat. Hal ini dilakukan sebagai evaluasi berjalannya program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah setempat.

Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, sebenarnya pertemuan dengan SPPG sudah dijadwalkan. “Namun karena saya masih di Jakarta, sehingga kami agendakan minggu depan,” ujar dia.

Bagus menyebutkan, SPPG harus mematuhi regulasi yang ada. “Seluruh SPPG harus mengikuti aturan yang ditetapkan BGN (Badan Gizi Nasional). Pemerintah Kota memfasilitasi, mengawasi terlaksananya,” ujar dia.

Menurut dia, pengawasan selama ini dilakukan oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. “Kami juga sudah lakukan monitoring oleh dinas (OPD), hasilnya selalu diupdate ke BGN,” ucap Plt Wali Kota yang juga ketua DPW PSI Jawa Timur itu.

Terkait insiden keracunan yang terjadi pada belasan siswa SDN 1 Demangan yang diduga karena mengonsumsi MBG pada Kamis (16/4/2026) lalu, juga akan disampaikan pada BGN. “Misalnya, kemarin ada kejadian kami ambil sampel dan itu dilaporkan ke BGN,” ucap dia.

Bagus menyebutkan, Pemerintah Kota tidak memiliki kewenangan memberikan sanksi pada SPPG yang tidak taat aturan. “Punishment itu yang memberikan BGN, kami hanya me-report (laporkan) saja. Namun, pasti kami evaluasi secara fair (adil) semuanya,” ucap dia.

Lebih lanjut, Bagus mengatakan, sampai saat ini dari SPPG yang ada di Kota Madiun, 80 persen sudah memiliki SLHS (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi). “Kalau mereka (semua sudah proses), namun butuh waktu karena (untuk SLHS) harus pengecekan dan lain-lain,” ucap dia.