RRI.CO.ID, Magetan - Enam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Magetan berhenti beroperasi dipicu belum cairnya dana operasional. Penghentian tersebut dipastikan tidak berkaitan dengan persoalan administrasi maupun hasil evaluasi kinerja.

Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan Welly Kristanto menegaskan seluruh dapur yang saat ini tidak beroperasi hanya mengalami penghentian sementara. Menurutnya, tidak ada kebijakan penutupan permanen terhadap SPPG di wilayah Magetan.

"Penghentian ini hanya sementara karena dana operasional belum ditransfer. Tidak ada SPPG yang disuspensi permanen," ujar Welly saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (30/7/2026).

Ia menjelaskan, enam SPPG yang terdampak berada di Kecamatan Karas. Dari jumlah tersebut, saat ini hanya satu dapur yang masih melayani penerima manfaat, sedangkan lima dapur lainnya menghentikan kegiatan sambil menunggu pencairan anggaran operasional.

SPPG yang terdampak tersebar di sejumlah wilayah, di antaranya Temboro, Pandean, Banjarejo, Ginuk, Karas, dan Sobontoro. Salah satu dapur bahkan mulai menghentikan operasional sejak Kamis (30/7) karena dana yang ditunggu belum masuk ke rekening pengelola.

Meski demikian, Welly memastikan kendala tersebut tidak akan menghambat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis secara berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Magetan juga terus menjalin koordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) guna mempercepat proses pencairan dana sehingga seluruh dapur MBG dapat kembali beroperasi.

Sementara itu, Petugas Satuan Tugas (Satgas) MBG Magetan Awang Arifaini Rudin mengatakan, BGN menargetkan pembentukan 84 SPPG di Kabupaten Magetan. Hingga kini sebanyak 61 dapur telah siap beroperasi, sedangkan sembilan dapur lainnya masih dalam proses penyelesaian.

Awang menyebut jumlah sasaran Program Makan Bergizi Gratis di sektor pendidikan mencapai 106.518 orang yang terdiri atas peserta didik dan tenaga kependidikan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 97.997 orang atau sekitar 92 persen telah menerima manfaat program.

Selain menyasar lingkungan pendidikan, cakupan penerima manfaat juga akan diperluas kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita seiring pembaruan data yang dilakukan Badan Gizi Nasional.