RRI.CO.ID, Madiun - Kemunculan iklan judi online di situs pemerintah dan perguruan tinggi menjadi perhatian publik karena terjadi pada domain yang seharusnya memiliki tingkat keamanan tinggi. Situs dengan akhiran .go.id atau .ac.id belakangan ditemukan menampilkan tautan atau halaman tersembunyi yang mengarah pada promosi judi daring. Kondisi ini menunjukkan bahwa serangan siber tidak hanya menyasar lembaga bisnis, tetapi juga institusi resmi.

Yudha Indra Permana dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Ngawi dalam dialog bersama Pro 2 RRI Madiun, Selasa 31 Maret 2026, menjelaskan bahwa modus tersebut dikenal sebagai piggybacking atau penumpang gelap. Dalam praktiknya, peretas memanfaatkan reputasi situs resmi untuk meningkatkan visibilitas konten ilegal di mesin pencari. Teknik ini membuat halaman judi muncul di hasil pencarian tanpa disadari pengelola situs.

“Itu fenomena yang namanya piggybacking atau penumpang gelap. Peretas menyasar situs pemerintah dan akademik karena situs-situs ini punya Domain Authority tinggi di Google,” ujar Yudha. Menurutnya, Domain Authority yang tinggi membuat situs resmi lebih mudah dipercaya algoritma mesin pencari. Karena itu, peretas sengaja memilih domain pemerintah atau kampus untuk menumpangkan konten mereka.

Yudha menjelaskan, pelaku biasanya menyisipkan halaman tersembunyi atau backdoor ke dalam sistem website. Halaman tersebut tidak langsung terlihat di beranda utama, tetapi dapat terindeks oleh mesin pencari. Dengan cara itu, kata kunci terkait judi online bisa muncul di halaman pertama pencarian internet.

“Mereka nyisipin halaman tersembunyi atau backdoor supaya kata kunci judi mereka muncul di halaman pertama mesin pencari. Jadi, mereka menumpang reputasi baik situs tersebut,” katanya. Praktik ini dinilai berbahaya karena dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap situs resmi lembaga negara maupun pendidikan.

Selain merugikan citra institusi, serangan semacam ini juga berpotensi membuka celah keamanan yang lebih luas. Jika backdoor tidak segera ditutup, pelaku dapat kembali masuk dan menyisipkan konten lain yang merugikan. Karena itu, pengelola website diminta rutin memperbarui sistem keamanan dan memeriksa struktur halaman situs secara berkala.

Kominfo Ngawi mengingatkan bahwa pengawasan digital harus dilakukan secara konsisten, terutama pada situs yang memiliki trafik tinggi. Audit keamanan, pembaruan kata sandi, serta pemantauan indeks pencarian menjadi langkah penting untuk mencegah penyalahgunaan domain resmi. Upaya ini diperlukan agar situs pemerintah tetap aman dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan ilegal.