RRI.CO.ID, Magetan - Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Magetan masih menghadapi persoalan koordinasi di tingkat daerah. Sekretaris Daerah (Sekda) Magetan yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) MBG Kabupaten Magetan, Welly Kristanto, mengungkapkan kekecewaannya terhadap mekanisme komunikasi antara Badan Gizi Nasional (BGN) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan Satgas di daerah.

Menurut Welly, peran Satgas MBG di tingkat kabupaten seharusnya menjadi bagian penting dalam pengawasan serta penanganan persoalan yang muncul di lapangan. Namun dalam praktiknya, Satgas daerah kerap tidak dilibatkan secara langsung dalam alur pelaporan ketika terjadi kendala dalam pelaksanaan program.

“Saya merasa keberadaan Satgas di daerah ini seperti tidak dianggap. Laporan yang disusun oleh SPPG tidak pernah ditembuskan kepada Satgas kabupaten, padahal dalam kebijakan pemerintah pusat disebutkan bahwa Satgas dibentuk di setiap tingkatan, mulai kabupaten hingga provinsi,” ujar Welly saat ditemui wartawan, Jumat (13/3/2026).

Ia menilai, pola koordinasi yang belum berjalan optimal tersebut berpotensi menghambat respons cepat pemerintah daerah ketika muncul persoalan di masyarakat. Padahal, menurutnya, Satgas di daerah memiliki peran penting untuk membantu menyelesaikan masalah secara langsung di lapangan.

Welly juga menyinggung pengalaman yang terjadi baru-baru ini di Kecamatan Lembeyan. Dalam kasus tersebut, pihak Satgas berupaya aktif menjalin komunikasi dengan pihak terkait, namun informasi resmi mengenai laporan dari SPPG tidak disampaikan secara langsung kepada Satgas.

“Kami sebenarnya berusaha proaktif berkoordinasi dengan koordinator wilayah BGN. Tetapi format pelaporan yang ada saat ini tidak mengharuskan SPPG memberikan tembusan laporan kepada Satgas daerah,” jelasnya.

Meski demikian, Welly menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Magetan tetap akan berperan aktif dalam memastikan program tersebut berjalan dengan aman bagi masyarakat. Ia menekankan bahwa pemerintah daerah tidak akan menutup mata terhadap berbagai keluhan yang muncul dari warga.

“Masyarakat tetap bisa menyampaikan keluhan kepada Satgas maupun pemerintah daerah. Kami akan menampung setiap laporan tersebut dan meneruskannya kepada koordinator wilayah BGN,” kata Welly.

Ia menegaskan bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan program apa pun, termasuk program MBG yang menyasar masyarakat luas.

“Bagi kami yang paling penting adalah keselamatan warga. Jika ada potensi masalah yang berkaitan dengan kesehatan, apalagi sampai berisiko keracunan, tentu harus segera ditangani,” tegasnya.

Lebih lanjut, Welly menyayangkan adanya perbedaan antara regulasi yang ditetapkan pemerintah pusat dengan realitas pelaksanaan di daerah. Ia menilai bahwa pemerintah daerah sering kali tetap dituntut untuk bertanggung jawab, meskipun tidak dilibatkan secara penuh dalam proses operasional program.

“Kami di daerah sebenarnya dituntut oleh pemerintah pusat untuk menjalankan fungsi Satgas. Tetapi dalam praktiknya, keberadaan kami sering kali tidak dilibatkan dalam alur koordinasi di lapangan,” ujarnya.

Menurutnya, ke depan diperlukan perbaikan sistem komunikasi dan koordinasi agar program MBG dapat berjalan lebih efektif serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

“Kalau koordinasinya berjalan baik, tentu penanganan masalah juga bisa lebih cepat. Yang paling penting, masyarakat sebagai penerima manfaat tetap mendapatkan layanan yang aman dan berkualitas,” pungkas Welly.