RRI.CO.ID, Lhokseumawe – Tokoh masyarakat Lhokseumawe, Dicky Saputra, memberikan catatan kritis sekaligus harapan besar terhadap implementasi Dana Desa tahun 2026. Dalam dialog interaktif "Lhokseumawe Pagi Ini", ia menekankan bahwa delapan prioritas kebijakan nasional harus diterjemahkan secara konkret di tingkat lokal. Menurutnya, pemanfaatan anggaran yang besar tersebut tidak akan memberikan dampak signifikan jika tidak didasari oleh kebutuhan riil yang dirasakan langsung oleh masyarakat di gampong-gampong.

Dicky menyoroti bahwa salah satu kunci keberhasilan kebijakan ini adalah transparansi sejak tahap perencanaan. Ia mendorong agar proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) tidak hanya menjadi agenda formalitas tahunan. Sebaliknya, partisipasi aktif warga dari berbagai elemen harus diakomodasi untuk memastikan bahwa proyek yang diusulkan benar-benar memiliki nilai manfaat jangka panjang dan mampu menyelesaikan persoalan mendasar di lingkungan mereka.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya pengawasan kolektif agar penggunaan dana tetap berada pada koridor hukum. Dicky mengingatkan bahwa delapan prioritas arah kebijakan 2026, termasuk pengentasan kemiskinan ekstrem dan ketahanan pangan, membutuhkan komitmen moral dari para pengelola anggaran. Tanpa integritas, target-target mulia yang dicanangkan pemerintah pusat hanya akan menjadi angka di atas kertas tanpa perubahan nyata di lapangan.

Sebagai penutup, Dicky berharap pemerintah daerah dan instansi terkait dapat memberikan pendampingan yang lebih intensif kepada masyarakat. Dengan edukasi yang baik, warga akan lebih berani bersuara dan ikut menjaga aset desa yang dibangun melalui dana tersebut. Ia optimis bahwa jika sinergi antara keterbukaan informasi dan kepedulian masyarakat terjaga, Dana Desa 2026 akan menjadi motor penggerak kesejahteraan yang sangat kuat di Lhokseumawe.