RAPBN 2027: Menjadikan APBN Mesin Pertumbuhan dan Pelindung Rakyat

RRI.CO.ID, Lhokseumawe - Setiap kali pemerintah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang sesungguhnya sedang dirancang bukan sekadar angka-angka penerimaan dan pengeluaran. Di balik angka tersebut terdapat pilihan kebijakan seperti sektor mana yang diprioritaskan, masyarakat mana yang harus mendapatkan perlindungan, serta fondasi seperti apa yang ingin dibangun untuk masa depan.

Karena itu, RAPBN 2027 perlu dilihat sebagai lebih dari sekadar dokumen fiskal tahunan. Ia merupakan instrumen strategis untuk menjawab dua kebutuhan yang berjalan beriringan yakni mendorong pertumbuhan ekonomi dan memastikan hasil pertumbuhan tersebut semakin dirasakan masyarakat.

Tantangan yang dihadapi tidak ringan. Perekonomian global masih bergerak dalam lingkungan yang penuh ketidakpastian. Perubahan geopolitik, dinamika perdagangan, fluktuasi harga komoditas, hingga perubahan arah kebijakan ekonomi negara-negara besar dapat memberikan dampak terhadap perekonomian nasional.

Dalam situasi seperti itu, Indonesia membutuhkan APBN yang mampu bergerak lincah. APBN harus cukup ekspansif untuk menjaga momentum pembangunan, tetapi sekaligus tetap bijaksana, hati-hati, dan cermat agar kesehatan fiskal tidak dikorbankan. Di sinilah relevansi desain RAPBN 2027 yang ekspansif, kolaboratif, terarah, dan terukur.

Antara Pertumbuhan dan Kehati-hatian

RAPBN 2027 menetapkan pendapatan negara sebesar Rp3.426,0 triliun, sementara belanja negara mencapai Rp4.097,2 triliun. Dengan demikian, terdapat defisit anggaran sebesar 2,40 persen terhadap PDB.

Besarnya belanja negara menunjukkan bahwa pemerintah masih memberikan ruang yang cukup untuk mendorong aktivitas ekonomi dan membiayai pembangunan. Namun, defisit yang tetap dijaga pada tingkat terukur juga memperlihatkan pentingnya disiplin fiskal.

Dua kepentingan tersebut memang tidak selalu mudah dipertemukan. Di satu sisi, negara membutuhkan belanja yang cukup besar untuk membangun infrastruktur, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta memberikan perlindungan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Di sisi lain, APBN tidak boleh dikelola tanpa memperhitungkan kemampuan fiskal dalam jangka panjang. Belanja yang besar harus diikuti dengan kualitas belanja yang baik. Setiap rupiah yang dikeluarkan harus mampu menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial yang nyata.

Dengan kata lain, persoalannya bukan hanya berapa besar APBN dibelanjakan, tetapi seberapa besar dampak yang dihasilkan dari setiap rupiah uang negara.

Delapan Prioritas dan Tantangan Implementasinya.

Arah RAPBN 2027 semakin jelas melalui delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) yang disampaikan Presiden Prabowo dalam Pidato Kenegaraan.

Kedelapan prioritas tersebut mencakup kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana; ekonomi kerakyatan dan desa; serta penurunan kemiskinan.

Pilihan prioritas tersebut pada dasarnya mencerminkan kebutuhan mendasar Indonesia. Kedaulatan pangan, misalnya, bukan semata persoalan meningkatkan produksi. Ia berkaitan dengan kemampuan negara menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

Demikian pula dengan energi dan air. Kemandirian dalam kedua sektor tersebut tidak hanya menyangkut ketahanan nasional, tetapi juga menentukan daya saing industri dan kualitas kehidupan masyarakat.

Pendidikan dan kesehatan memiliki arti yang tidak kalah strategis. Pembangunan ekonomi pada akhirnya sangat bergantung pada kualitas manusia yang menjadi pelaku utama kegiatan ekonomi. Investasi di kedua sektor ini karena itu bukan sekadar belanja sosial, melainkan investasi terhadap produktivitas bangsa dalam jangka panjang.

Sementara itu, hilirisasi dan industrialisasi menjadi kunci untuk meningkatkan nilai tambah perekonomian. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar, tetapi tantangan berikutnya adalah memastikan kekayaan tersebut mampu menciptakan nilai tambah di dalam negeri, membuka lapangan kerja, memperkuat industri nasional, dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Di tingkat akar rumput, penguatan ekonomi kerakyatan dan desa juga menjadi penting. Pertumbuhan ekonomi yang kuat tidak akan cukup apabila hanya terkonsentrasi di pusat-pusat ekonomi tertentu. Pertumbuhan harus semakin inklusif dan memberikan ruang bagi UMKM, koperasi, pelaku usaha lokal, serta masyarakat desa untuk berkembang.

Pada akhirnya, seluruh agenda tersebut bermuara pada satu tujuan yakni penurunan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

APBN Harus Terasa dalam Kehidupan Sehari-hari

Ukuran keberhasilan APBN seharusnya tidak berhenti pada serapan anggaran atau tercapainya target administratif. Masyarakat perlu merasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari.

Ketika harga pangan lebih terjaga, ketika anak-anak mendapatkan pendidikan yang lebih baik, ketika masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan yang layak, ketika jalan dan infrastruktur semakin memadai, ketika lapangan pekerjaan bertambah, dan ketika masyarakat miskin memperoleh kesempatan untuk meningkatkan taraf hidupnya, di situlah APBN benar-benar bekerja.

Karena itu, tantangan RAPBN 2027 bukan hanya bagaimana menjaga postur fiskal tetap sehat, tetapi juga memastikan efektivitas dan ketepatan sasaran belanja negara.

Pengelolaan anggaran harus semakin berorientasi pada hasil. Program yang tidak efektif perlu dievaluasi. Belanja yang memiliki dampak besar terhadap produktivitas dan kesejahteraan perlu diperkuat. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah juga menjadi penting agar berbagai program tidak berjalan sendiri-sendiri.

Pendekatan kolaboratif menjadi semakin relevan karena pemerintah tidak mungkin bekerja sendirian. Pembangunan membutuhkan sinergi dengan pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat, perguruan tinggi, serta berbagai kelompok masyarakat sipil.

Menjaga APBN sebagai Shock Absorber

Dalam situasi ekonomi yang penuh ketidakpastian, APBN juga memiliki fungsi penting sebagai shock absorber. Ketika terjadi tekanan ekonomi, negara membutuhkan ruang fiskal untuk melindungi masyarakat dan menjaga agar aktivitas ekonomi tidak mengalami pelemahan yang terlalu dalam.

Fungsi tersebut hanya dapat berjalan apabila APBN dikelola secara sehat sejak awal.

Di sinilah kesinambungan fiskal menjadi sangat penting. APBN hari ini tidak boleh mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk membiayai pembangunan. Pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan saat ini dan tanggung jawab fiskal jangka panjang.

Menjaga defisit, meningkatkan kualitas pendapatan negara, memperkuat efisiensi belanja, serta memastikan pengelolaan pembiayaan yang prudent menjadi bagian dari upaya menjaga kepercayaan terhadap APBN.

APBN yang kredibel pada akhirnya bukan hanya memberikan ruang bagi pemerintah untuk bertindak ketika krisis terjadi. Ia juga memberikan kepastian bagi dunia usaha dan masyarakat untuk mengambil keputusan ekonomi.

Dari Angka Menjadi Dampak

Menteri Keuangan Purbaya menyampaikan optimisme bahwa kinerja perekonomian nasional akan tetap solid dan terjaga, serta APBN akan terus mampu menjalankan perannya dalam meredam gejolak sekaligus mendukung agenda pembangunan.

Optimisme tersebut tentu harus diikuti dengan kerja keras dalam implementasi.

Sebab, tantangan terbesar RAPBN 2027 bukan lagi sekadar menyusun angka yang tepat, melainkan memastikan angka tersebut berubah menjadi program yang tepat, program yang tepat menghasilkan output yang berkualitas, dan output tersebut benar-benar menciptakan perubahan bagi masyarakat.

Pada akhirnya, APBN bukan milik pemerintah semata. APBN adalah uang rakyat yang dikelola negara untuk kepentingan rakyat.

Karena itu, setiap rupiah dalam APBN harus memiliki orientasi yang jelas, melindungi masyarakat, memperkuat perekonomian, menciptakan kesempatan, dan membangun fondasi Indonesia di masa depan.

RAPBN 2027 memberikan ruang untuk menjalankan agenda tersebut. Tantangannya kini adalah bagaimana ruang fiskal itu dimanfaatkan sebaik-baiknya.

Jika dikelola secara sehat, kredibel, efektif, dan berkelanjutan, APBN bukan hanya menjadi catatan keuangan negara setiap tahun. APBN dapat menjadi mesin yang menggerakkan pertumbuhan, perisai ketika ekonomi menghadapi tekanan, sekaligus jembatan menuju kesejahteraan yang lebih merata.

Sebab pada akhirnya, keberhasilan APBN bukan ditentukan oleh seberapa besar angkanya, melainkan oleh seberapa nyata manfaatnya bagi rakyat.

(Penulis Ibnu Mas’ud

Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara

KPPN Lhokseumawe).