Mengendalikan Inflasi, Pengangguran, dan Kurva Phillips untuk Aceh Sejahtera

RRI.CO.ID, Lhokseumawe - Dua tujuan besar dalam kebijakan ekonomi selalu menjadi perdebatan. Inflasi rendah dan pengangguran rendah adalah cita-cita setiap daerah. Namun kedua tujuan ini sering bertentangan. Pembuat kebijakan sering menggunakan kebijakan fiskal atau moneter untuk memperbesar permintaan. Kebijakan ini memang bisa menurunkan pengangguran. Tapi risiko inflasi naik selalu mengintai.

Aceh saat ini menghadapi kenyataan pahit. Inflasi tinggi dan pengangguran meningkat secara bersamaan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh mencatat inflasi tahunan Aceh pada Juni 2026 mencapai 5,84 persen. Angka ini berada di atas sasaran inflasi nasional. Bahkan Aceh mencatat inflasi tertinggi di Pulau Sumatera. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang terbesar dengan andil 2,95 persen. Hampir separuh dari total inflasi tahunan berasal dari kelompok ini.

Komoditas pangan strategis menjadi pemicu utama. Beras, cabai merah, minyak goreng, dan bawang merah terus menekan daya beli masyarakat. BPS menyebutkan tekanan inflasi Aceh masih banyak dipengaruhi oleh komoditas pangan yang memiliki bobot besar dalam konsumsi masyarakat. Pergerakan harga komoditas ini sangat dipengaruhi oleh faktor produksi, musim, dan jalur transportasi untuk arus distribusi barang.

Di sisi lain, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Aceh pada Februari 2026 mencapai 5,88 persen. Angka ini naik 0,38 persen poin dibanding Februari 2025. Jumlah pengangguran di Aceh mencapai 156.230 orang. Bertambah 7.430 orang dari periode yang sama tahun sebelumnya. Kepala BPS Aceh, Agus Andria, menyatakan peningkatan ini dipengaruhi oleh bencana alam banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh pada akhir November 2025.

Inilah dilema Aceh. Inflasi tinggi dan pengangguran tinggi terjadi pada saat yang bersamaan. Kondisi ini bertentangan dengan teori Kurva Phillips.

Teori Kurva Phillips menjelaskan hubungan terbalik antara inflasi dan pengangguran. Dalam jangka pendek, menurunkan pengangguran berarti menaikkan inflasi. Sebaliknya, menekan inflasi berarti menaikkan pengangguran. Namun penelitian tentang Kurva Phillips di Provinsi Aceh menunjukkan hasil yang berbeda. Sebuah penelitian dengan data time series tahun 1988-2021 menggunakan model Vector Error Correlation Model (VECM) menyimpulkan bahwa trade off antara tingkat pengangguran terhadap inflasi hanya terjadi pada jangka panjang. Dalam jangka pendek, tingkat pengangguran justru berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap inflasi.

Artinya, kebijakan ekspansif untuk menurunkan pengangguran dalam jangka pendek tidak serta-merta memicu inflasi di Aceh. Sebaliknya, inflasi yang terjadi saat ini lebih banyak disebabkan oleh faktor struktural. Gangguan pasokan pangan, bencana alam, dan kenaikan harga bahan bakar menjadi pemicu utama. BPS mencatat kelompok transportasi menjadi penyumbang inflasi bulanan terbesar dengan tingkat inflasi mencapai 2,75 persen dan memberikan andil 0,27 persen terhadap inflasi Juni 2026. Kenaikan harga bensin menjadi faktor dominan pada kelompok ini.

Aceh menerapkan syariat Islam sebagai pedoman hidup. Prinsip ini seharusnya menjadi kekuatan dalam mengendalikan inflasi dan pengangguran. Ekonomi Islam mengajarkan keseimbangan dan keadilan. Nilai ini bisa menjadi dasar dalam membangun sistem penanganan inflasi yang manusiawi, berkelanjutan, dan berpihak pada rakyat kecil.

Pengendalian inflasi membutuhkan pendekatan yang komprehensif. BPS menyarankan beberapa langkah utama. Memperkuat pengendalian inflasi melalui koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Menjaga ketersediaan pasokan dan memastikan kelancaran distribusi barang. Kelancaran distribusi bisa menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen. Komunikasi yang efektif kepada masyarakat terkait pola konsumsi yang bijak dapat membantu mengurangi tekanan permintaan terhadap komoditas tertentu.

Sektor pertanian memegang peranan krusial. Kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian Aceh mencapai 29,74 persen. Tiga lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja paling tinggi adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 41,39 persen. Ketika bencana alam terjadi, sektor ini ikut berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja.

Rehabilitasi lahan pertanian pascabencana menjadi prioritas. Pemerintah Aceh melalui Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk menyiapkan lima program menekan angka pengangguran. Program tersebut meliputi pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi, program pemagangan, fasilitasi pasar kerja global, penguatan digitalisasi layanan ketenagakerjaan, dan peningkatan perlindungan tenaga kerja.

Penguatan ekonomi kerakyatan melalui koperasi dan program strategis lainnya menjadi langkah penting. Pembiayaan syariah untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) perlu terus didorong. Penyaluran zakat, infak, dan sedekah (ZIS) terbukti berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan di Aceh. Instrumen syariah ini bisa menjadi solusi inovatif di tengah keterbatasan anggaran pemerintah.

Aceh juga perlu mengurangi ketergantungan pada komoditas pangan dari luar daerah. Penguatan sektor pangan lokal agar perputaran ekonomi terjadi di Aceh. Ketika pasokan pangan lokal cukup, tekanan inflasi dari komoditas pangan bisa ditekan. Harga beras, cabai, dan bahan pokok lainnya tidak lagi mudah bergejolak.

Data menunjukkan disparitas inflasi antar kabupaten/kota di Aceh cukup tinggi. Inflasi tahunan tertinggi terjadi di Kabupaten Aceh Tengah sebesar 7,25 persen. Sedangkan yang terendah berada di Meulaboh sebesar 3,89 persen. Untuk inflasi bulanan, Kabupaten Aceh Tamiang mencatat kenaikan tertinggi sebesar 0,79 persen. Sementara Meulaboh menjadi satu-satunya daerah yang mengalami deflasi. Pemerintah perlu memperhatikan kesenjangan ini. Kebijakan pengendalian inflasi tidak bisa seragam untuk seluruh wilayah Aceh.

Pengangguran juga memiliki pola yang perlu dicermati. Berdasarkan hasil Sakernas Februari 2026, ada tiga lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja paling tinggi. Namun, tiga lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja paling rendah adalah real estate, penyediaan air, dan penyediaan listrik. Ini menunjukkan struktur ekonomi Aceh masih sangat bergantung pada sektor primer. Diversifikasi ekonomi menjadi keniscayaan.

Kurva Phillips mengajarkan kita bahwa kebijakan ekonomi selalu menghadapi trade-off. Namun di Aceh, trade-off ini hanya terjadi dalam jangka panjang. Dalam jangka pendek, inflasi dan pengangguran tidak selalu berkorelasi negatif. Justru keduanya bisa naik bersamaan karena faktor eksternal seperti bencana dan gangguan pasokan.

Karena itu, kebijakan pengendalian inflasi di Aceh harus fokus pada sisi penawaran. Bukan sekadar menekan permintaan agregat. Memperbaiki infrastruktur distribusi, meningkatkan produktivitas pertanian, dan memperkuat ketahanan pangan lokal adalah langkah-langkah strategis. Kebijakan moneter dan fiskal untuk memperbesar permintaan tetap penting. Tapi tanpa perbaikan sisi penawaran, inflasi akan tetap tinggi.

Syariat Islam memberikan kerangka moral yang kuat. Larangan menimbun logistik dan memainkan harga adalah bagian dari ajaran Islam. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Aceh telah menegaskan bahwa menaikkan harga atau menyembunyikan barang melanggar syariat. Dalam situasi bencana, pemerintah tidak hanya boleh, tetapi wajib mengawasi dan mengintervensi harga. Ini adalah tanggung jawab syariat untuk mencegah kezaliman ekonomi.

Aceh Sejahtera bukan sekadar slogan. Ini adalah tujuan yang bisa dicapai jika inflasi dan pengangguran dikendalikan secara bersamaan. Bukan dengan memilih salah satu. Tapi dengan pendekatan yang holistik dan berkeadilan. Pendekatan yang sesuai dengan nilai-nilai syariat dan realitas ekonomi Aceh.

Pemerintah Aceh, Bank Indonesia, dan semua pemangku kepentingan harus bersinergi. Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah perlu diperkuat. Program penurunan pengangguran harus dijalankan dengan serius. Masyarakat juga perlu diedukasi tentang pola konsumsi yang bijak.

Inflasi 5,84 persen dan pengangguran 156.230 orang adalah angka yang tidak bisa diabaikan. Ini adalah tantangan nyata bagi Aceh. Tapi ini juga adalah peluang untuk membuktikan bahwa syariat Islam bisa menjadi solusi bagi masalah ekonomi modern. Bukan sekadar simbol, tapi instrumen kebijakan yang konkret.

Aceh bisa sejahtera. Dengan inflasi terkendali dan pengangguran yang menurun. Dengan kebijakan yang berpihak pada rakyat dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan kerja keras dan kolaborasi semua pihak. Aceh Sejahtera bukan mimpi. Ini adalah pilihan. Dan pilihan itu ada di tangan kita semua.

Oleh: Prof. Dr. Apridar, S.E., M. Si. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis USK serta Ketua Dewan Pakar ICMI Orwil Aceh apridar@usk.ac.id