Silaturahmi Kedayahan, Obat bagi Polarisasi dan Kebencian

RRI.CO.ID, Lhokseumawe - Di tengah riuhnya perdebatan di ruang digital, masyarakat Aceh sedang menghadapi tantangan yang tidak ringan. Polarisasi semakin terasa, ujaran kebencian mudah diproduksi, dan penghormatan kepada ulama mulai terkikis oleh budaya saling menyerang di media sosial. Perbedaan pandangan yang dahulu diselesaikan melalui musyawarah kini sering berakhir pada saling mencela. Fenomena ini bukan hanya persoalan etika komunikasi, tetapi juga ancaman serius bagi kohesi sosial masyarakat Aceh.

Dalam konteks inilah, silaturahmi kedayahan memiliki makna yang jauh lebih besar daripada sekadar pertemuan antar ulama atau antar pimpinan dayah. Dari perspektif akademik, silaturahmi kedayahan merupakan modal sosial (social capital) yang memperkuat kepercayaan (trust), membangun jejaring kerja sama, dan menciptakan ketahanan sosial dalam menghadapi berbagai konflik. Para ilmuwan seperti Robert D. Putnam menjelaskan bahwa masyarakat yang memiliki modal sosial yang kuat cenderung lebih damai, lebih mudah bekerja sama, dan lebih mampu menyelesaikan konflik tanpa kekerasan.

Aceh sesungguhnya telah lama memiliki modal sosial tersebut. Bahkan jauh sebelum konsep social capital dikenal dalam kajian ilmu sosial modern, masyarakat Aceh telah mempraktikkannya melalui jaringan dayah yang menghubungkan ulama, santri, umara, dan masyarakat dalam satu ikatan ukhuwah yang kokoh. Dayah bukan hanya lembaga pendidikan, melainkan institusi sosial yang membentuk karakter, moral, dan kepemimpinan masyarakat.

Sejarah mencatat bahwa perjuangan rakyat Aceh melawan kolonialisme tidak dapat dipisahkan dari peran ulama. Ketika penjajah berusaha menguasai Tanah Rencong, para ulama tidak hanya berdiri di mimbar-mimbar dakwah, tetapi juga berada di garis depan perjuangan. Mereka membangkitkan semangat jihad mempertahankan agama, bangsa, dan martabat rakyat. Nama-nama seperti Teungku Chik di Tiro, Teungku Chik Kutakarang, Teungku Chik Pante Kulu, serta banyak ulama lainnya telah menorehkan tinta emas dalam sejarah perjuangan Aceh.

Artinya, ulama di Aceh bukan sekadar pemimpin agama. Mereka adalah penjaga identitas, pendidik masyarakat, sekaligus penjaga persatuan. Menghormati ulama berarti menghormati sejarah panjang yang telah membentuk Aceh sebagai daerah yang dikenal religius dan berkarakter.

Ironisnya, di era digital, kehormatan itu justru sering dipertaruhkan. Potongan video berdurasi beberapa detik lebih dipercaya daripada kajian yang berlangsung berjam-jam. Informasi yang belum jelas sumbernya lebih cepat menyebar daripada klarifikasi. Algoritma media sosial bahkan cenderung memperkuat konten yang memancing emosi, sehingga fitnah, provokasi, dan ujaran kebencian lebih mudah menjadi viral dibandingkan narasi persatuan.

Islam sejatinya telah menawarkan solusi jauh sebelum teori komunikasi modern berkembang. Al-Qur'an memerintahkan umat Islam untuk melakukan tabayyun terhadap setiap informasi yang diterima. Prinsip ini merupakan fondasi etika komunikasi yang sangat relevan dalam menghadapi banjir informasi digital. Demikian pula, Rasulullah SAW mengajarkan pentingnya menjaga lisan, menghindari fitnah, serta menghormati orang-orang yang memiliki ilmu.

Silaturahmi kedayahan menjadi implementasi nyata dari nilai-nilai tersebut. Ketika para ulama berkumpul, berdialog, dan saling bertukar pandangan, mereka sedang memperkuat budaya musyawarah yang menjadi ciri khas Islam. Perbedaan pendapat tidak dihapuskan, tetapi dikelola dengan adab dan argumentasi ilmiah. Di sinilah letak kematangan tradisi intelektual Islam yang diwariskan oleh dayah-dayah di Aceh.

Dari perspektif hukum Islam, menjaga kehormatan seseorang (hifz al-'ird) merupakan bagian dari tujuan utama syariat (maqasid al-syari'ah). Oleh sebab itu, ujaran kebencian, fitnah, maupun penghinaan kepada ulama tidak hanya melanggar norma sosial, tetapi juga bertentangan dengan spirit syariat yang menjunjung tinggi kehormatan manusia. Kritik tetap diperbolehkan, bahkan diperlukan dalam kehidupan demokratis. Namun kritik harus dibangun di atas data, argumentasi, dan adab, bukan kebencian dan caci maki.

Sebagai akademisi, saya memandang bahwa silaturahmi kedayahan juga merupakan forum strategis untuk melahirkan gagasan-gagasan besar bagi masa depan Aceh. Persoalan kemiskinan, kerusakan lingkungan, penyalahgunaan narkoba, krisis moral generasi muda, rendahnya literasi digital, hingga tantangan implementasi syariat Islam membutuhkan kolaborasi antara ulama, perguruan tinggi, pemerintah, dan masyarakat. Dayah tidak boleh diposisikan hanya sebagai institusi yang mengajarkan ilmu agama, tetapi juga sebagai pusat transformasi sosial yang mampu memberikan solusi terhadap persoalan kontemporer.

Karena itu, silaturahmi kedayahan harus dimaknai sebagai gerakan intelektual sekaligus gerakan moral. Pertemuan para ulama hendaknya tidak berhenti pada seremoni dan foto bersama, melainkan menjadi ruang untuk memperkuat sinergi, menyusun rekomendasi kebijakan, mempererat hubungan antarlembaga pendidikan Islam, dan membangun narasi persatuan yang mampu meredam polarisasi di tengah masyarakat.

Aceh memiliki sejarah panjang yang membuktikan bahwa ketika ulama bersatu, masyarakat menjadi kuat. Sebaliknya, ketika masyarakat mulai kehilangan adab terhadap ulama, sesungguhnya yang sedang dipertaruhkan bukan hanya marwah seorang tokoh agama, melainkan masa depan peradaban Aceh itu sendiri.

Silaturahmi kedayahan adalah ikhtiar merawat warisan sejarah, memperkuat modal sosial, dan membangun peradaban yang berlandaskan ilmu, adab, serta ukhuwah. Di tengah derasnya arus kebencian, Aceh membutuhkan lebih banyak ruang dialog daripada ruang permusuhan; lebih banyak kebijaksanaan daripada provokasi; dan lebih banyak keteladanan daripada sensasi.

Sebab pada akhirnya, peradaban tidak dibangun oleh mereka yang paling lantang menghujat, tetapi oleh mereka yang paling mampu menyatukan hati, menjaga ilmu, dan merawat persaudaraan.

Oleh: Tgk. Dr. Bukhari, M.H., C.M.- Alumni Dayah BUDI Lamno, Akademisi sekaligus Advokat.