RRI.CO.ID, Lhokseumawe - Banjir mungkin telah surut di sejumlah wilayah Aceh, tetapi persoalan ekonomi warga belum benar-benar kering. Sawah rusak, tambak, warung kecil kehilangan barang dagangan, perahu nelayan hanyut, dan banyak keluarga kehilangan sumber penghasilan. Pascabencana, yang paling dikhawatirkan bukan hanya kerusakan fisik, tetapi lumpuhnya denyut ekonomi masyarakat kecil.

Di titik inilah ekonomi syariah menemukan relevansinya. Ia bukan sekadar konsep normatif yang dibahas di ruang seminar, melainkan solusi konkret berbasis solidaritas dan keadilan sosial. Instrumen utamanya jelas: zakat, infak, dan sedekah.

Islam telah lama menegaskan pentingnya distribusi kekayaan agar tidak terpusat pada kelompok tertentu. Allah Swt berfirman: “Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu” (QS. Al-Hasyr: 7). Ayat ini menjadi fondasi teologis sistem ekonomi Islam bahwa sirkulasi harta adalah keharusan moral.

Zakat, dalam kerangka syariah, bukan hanya ibadah individual, tetapi mekanisme distribusi ekonomi. QS. At-Taubah ayat 60 secara tegas menyebutkan delapan golongan penerima zakat (asnaf), termasuk fakir dan miskin. Dalam konteks pascabencana, korban banjir yang kehilangan mata pencaharian sangat relevan masuk dalam kategori tersebut.

Namun, tantangan kita bukan sekadar menyalurkan zakat secara konsumtif. Yang dibutuhkan Aceh hari ini adalah zakat produktif. Bantuan modal usaha kecil, pemberian alat produksi, dukungan bagi petani dan nelayan terdampak, hingga penguatan UMKM berbasis keluarga korban adalah langkah strategis agar mustahik tidak selamanya bergantung, tetapi bertransformasi menjadi muzaki.

Rasulullah Saw bersabda: “Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah” (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini mengandung pesan pemberdayaan. Tujuan akhir zakat bukan mempertahankan ketergantungan, melainkan mendorong kemandirian.

Dalam hukum positif, pengelolaan zakat di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini menegaskan bahwa zakat bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Artinya, secara legal formal, zakat memang dirancang sebagai instrumen penguatan ekonomi, termasuk dalam situasi pascabencana.

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mewajibkan pemerintah menjamin pemenuhan kebutuhan dasar dan pemulihan kehidupan sosial ekonomi masyarakat terdampak. Dalam konteks ini, sinergi antara negara, Baitul Mal, lembaga zakat, dan masyarakat menjadi sangat penting.

Aceh memiliki keistimewaan dalam pengelolaan zakat melalui Baitul Mal yang diatur dalam qanun daerah. Potensi ini jika dioptimalkan dapat menjadi motor pemulihan ekonomi pascabencana. Zakat, infak, dan sedekah tidak hanya dibagikan dalam bentuk sembako, tetapi diarahkan pada program pemberdayaan terstruktur: pelatihan keterampilan, pembiayaan mikro syariah tanpa riba, dan pendampingan usaha berkelanjutan.

Infak dan sedekah melengkapi zakat dengan fleksibilitasnya. Keduanya dapat digerakkan cepat saat kondisi darurat, menjembatani kebutuhan mendesak sebelum program jangka panjang berjalan. Dalam perspektif maqashid syariah, langkah ini sejalan dengan tujuan menjaga jiwa (hifz al-nafs) dan menjaga harta (hifz al-mal).

Ekonomi syariah pascabencana sejatinya bukan hanya soal angka dan program, tetapi soal keberpihakan. Ia menolak membiarkan korban banjir terjebak dalam kemiskinan struktural. Ia mendorong transformasi dari penerima bantuan menjadi pelaku ekonomi.

Banjir boleh saja merendam rumah dan ladang. Tetapi jangan sampai ia merendam harapan dan masa depan ekonomi masyarakat. Dengan optimalisasi zakat, infak, dan sedekah yang profesional, transparan, dan berorientasi pemberdayaan, Aceh bukan hanya pulih tetapi bangkit lebih kuat.

Karena pada akhirnya, kekuatan ekonomi umat tidak lahir dari belas kasihan sesaat, melainkan dari sistem