KBRN, Sigli: Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan memulai pembangunan Mesjid berkonsep Situs Living Park di bekas lokasi Rumoh Geudong, Pidie pada September 2023.

Seperti diketahui, Rumoh Geudong yang terletak di Gampong Bilie Aron, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh itu menyimpan historis kelam para korbannya.

Karena pada tahun 1989-1999 pernah dijadikan Pos Satuan Taktis dan Strategis (Sattis) Daerah Operasi Militer (DOM) yang kemudian diakui Negara melalui Komnas HAM, PPHAM bentukan Kemenko Polhukam RI tahun 2018, pernah terjadi pelanggaran HAM berat berupa penyiksaan dan lain sebagainya.

Serta berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) yang ditandatangani Presiden Joko Widodo kasus pelanggaran HAM berat di Rumoh Geudong untuk diselidiki kemudian korbannya direhabilitasi, dipulihkan serta dipenuhi hak-haknya dengan berbagai program pemberdayaan yang disepakati bersama para korban dan ahli warisnya sebagai bentuk tanggung jawab sekaligus permintaan maaf Negara.

"Dengan pikiran yang jernih dan hati yang tulus, saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia, mengakui bahwa pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat memang terjadi diberbagai peristiwa. Dan saya menyesalkan terjadinya peristiwa pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat", kata Presiden pada awal Januari 2023.

Menurut Presiden, hal itu semua sebagai Luka Bangsa yang terjadi pada masa lalu dan harus segera dipulihkan para korbannya dari perasaan yang membekas dan berat itu agar semua rakyat Indonesia bisa bergerak maju, ucap Presiden dalam pidato sambutannya pada acara Peluncuran Program Penyelesaian Non Yudisial Korban Pelanggaran HAM berat dilokasi Gampong Bilie Aron, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie (bekas Rumoh Geudong) pada Selasa, 27 Juni 2023.

Tidak hanya korban Pelanggaran HAM berat Rumoh Geudong, Pidie, namun juga termasuk korban tragedi Simpang KKA, Korban peristiwa Jambo Kupok Aceh Selatan, hingga korban peristiwa tahun 1965 di seluruh Indonesia.

"Ini baru langkah awal, baru langkah awal", ucap Presiden menekankan pernyataannya lagi ketika wawancara doorstop kepada awak media usai prosesi acara peluncuran di Pidie.

Terkait masih banyak para korban yang belum terdata seluruhnya, Presiden berkata masih bisa diperpanjang dan syukur jika bisa diselesaikan hingga Desember nanti. Karena menurutnya hal ini bukan perkara mudah.

Apalagi menyangkut permintaan penyelesaian secara Yudisial (Peradilan) terhadap para pelaku pelanggaran HAM berat.

"Langkah Yudisial itu apabila bukti-buktinya kuat. Komnas HAM menyampaikan ke Kejaksaan Agung kemudian juga ada persetujuan dari DPR baru bisa berjalan. Saya kira dua-duanya bisa berjalan tetapi kita ingin yang Non Yudisial dulu yang bisa kita gerak, bisa langsung kita selesaikan ya", ungkap Presiden kepada Wartawan.

Sementara soal masa depan situs Rumoh Geudong yang dipilih sebagai lokasi peluncuran program penyelesaian tersebut, Presiden menambahkan akan dibangun mesjid berkonsep Living Park sembari tetap mempertahankan benda-benda yang masih tersisa dilokasi tersebut sebagai pengingat namun juga mengusung manfaat lain seperti taman sekaligus beribah yang bisa digunakan oleh seluruh masyarakat.

"Mengingat tetapi perspektif yang positif bukan negatif, makanya dibangun Living Park itu", tandas Presiden Jokowi.

Lalu, bagaimana dengan Simpang KKA dan Jambo Kupok di Aceh Selatan, apakah juga akan dibangun sebuah situs pengenang?

"Nanti, satu satu. Ini diselesaikan dulu. Jadi ini pun mulai nanti bulan September 2023. Yang lain didesain dulu. Didesain pun dan juga bertanya kepada masyarakat keinginannya seperti apa. Seperti disini (Rumoh Geudong) keinginannya seperti apa, pak kami pengen dibangunkan mesjid. Oke ada mesjid juga ada taman (Living Park) itu. Jadi ini tidak langsung bangun apa, bangun apa, tidak sesuai dengan kehendak masyarakat, tidak begitu, jadi gitu ya", tutup Presiden Jokowi.