RRI.CO.ID, Aceh Utara : Pengamat Komunikasi Politik, Universitas Malikussaleh (Unimal) Kabupaten Aceh Utara, Masriadi Sambo menyoroti lemahnya kenerja atau kemampuan Satuan Tugas Rehabilitasi dan Rekontruksi bencana dalam mengkoordinasikan seluruh kementerian dan pemerintah daerah dalam percepatan pemulihan pascabanjir.

Hal itu ditandai, untuk tingkat kabupaten/kota, data hunian sementara sangat susah diakses oleh publik. Tidak ada informasi umum yang bisa diakses secara berkala oleh publik tentang percepatan pembangunan berbagai sektor pascabanjir.

 “Semua data Huntara tidak pada satu posko, sehingga sulit mengetahui perkembangannya, baik pembangunan Huntara yang dikerjakan oleh Danantara, Kementerian PU dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)," kata Masriadi, Rabu 28 Januari 2026.

Idealnya kata  Masriadi, satgas yang membuat postingan berkala di media sosial. Sehingga rakyat atau korban banjir mengetahui bagaimana nasib mereka ke depan, termasuk soal bahan pangan misalnya, bagaimana persediaannya, pengungsi sudah mulai jarang mendapatkan bantuan dari relawan. Jadi, ini perlu kepastian dari Satgas.

 “Presiden RI Prabowo Subianto sambung Masriadi diharapkan bisa memonitoring kinerja Satgas. Semuanya ingin cepat, apalagi menjelang Ramadhan. Presiden intruksinya jelas, percepat dan segera agar Ramadhan pengungsi seluruhnya di Huntara,” terangnya.

Lanjutnya, untuk saat ini proses yang sudah bergerak, huntara dan pembersihan lumpur badan jalan. Kalau sungai dan irigasi tak segera ditangani, ancaman banjir susulan selalu ada dan nyata. Selain itu, Satgas harus mengumumkan secara berkala progres pembangunan di seluruh kabupaten/kota.

“Satgas harus mengkoordinasikan dan mempunya kewenangan menegur kementerian yang menangani berbagai sektor. Jika tidak punya kewenangan eksekusi, maka Satgas layaknya lembaga monitoring tanpa bisa menekan percepatan pembangunan,” pungkasnya.