RRI.CO.ID, Aceh Utara - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Aceh, Sudirman atau yang dikenal dengan Haji Uma, menyoroti dugaan praktik kejahatan kehutanan serta buruknya tata kelola lahan di Aceh. Ia menilai bencana alam dahsyat yang baru-baru ini melanda sejumlah wilayah di Aceh tidak dapat dilepaskan dari kerusakan hutan yang terjadi secara masif dan sistematis.

Pernyataan tersebut disampaikan Haji Uma dalam Rapat Kerja Komite I DPD RI bersama Kementerian Kehutanan dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Selasa, 27 Januari 2026. Menurutnya, banjir hebat yang disertai gelondongan kayu merupakan indikasi kuat adanya perusakan hutan skala besar yang diduga melibatkan korporasi.

Haji Uma menjelaskan, bencana di Aceh bukan semata-mata disebabkan oleh pembalakan liar oleh oknum tertentu, melainkan akibat aktivitas ilegal yang terorganisir. Ia menyebut aliran kayu dari kawasan pegunungan hingga menerjang permukiman warga sebagai bukti lemahnya pengawasan terhadap kawasan hutan.

Ia juga mengungkapkan adanya modus penguasaan hutan produksi oleh perusahaan dengan memanfaatkan kartu identitas kependudukan masyarakat. Dengan cara tersebut, lahan yang sejatinya dikelola korporasi terlihat seolah-olah merupakan kebun rakyat, sehingga sulit terdeteksi sebagai pelanggaran.

Selain itu, Haji Uma menyoroti luas perkebunan kelapa sawit di Aceh yang diperkirakan mencapai sekitar satu juta hektare. Ia mempertanyakan apakah seluruh lahan tersebut benar-benar dimiliki oleh masyarakat serta sejauh mana kontribusinya terhadap penerimaan negara.

Meski demikian, Haji Uma mengapresiasi langkah pemerintah pusat yang telah mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melanggar aturan pemanfaatan hutan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Ia berharap penertiban tersebut dilakukan secara berkelanjutan agar kerusakan hutan dan dampak bencana dapat diminimalkan di masa mendatang.