Panwaslih Lhokseumawe Sosialisasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih untuk Wartawan
- 19 Sep 2023 19:09 WIB
- Lhokseumawe
KBRN, Lhokseumawe : Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kota Lhokseumawe, menggelar sosialisasi publikasi dan dokumentasi pengawasan pemutakhiran data pemilih kepada wartawan liputan Lhokseumawe- Aceh Utara dan Panwascam dalam empat kecamatan dalam kota Lhokseumawe.
Kegiatan tersebut digelar di sekretariat Panwaslih setempat, Selasa
(19/9/2023), turut menghadirkan Masriadi Sambo pemateri merupakan anggota Komisi
Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh, tentang Jurnalisme dan Pemilu tahun 2024, dalam paparannya mengingatkan wartawan agar
berhati-hati dalam memberitakan isu pemilu dan politik.
“Wartawan juga harus memilih narasumber yang layak dan relevan. Jangan
sampai menggunakan nbarasumber yang tidak kompeten karena mau menghajar pihak
tertentu,” ujar Masriadi yang juga dosen di Ilmu Komunikasi Universitas
Malikussaleh.
Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Panwaslih Lhokseumawe, Ayi Jufridar menyebutkan dari kegiatan ini, wartawan yang berada di lapangan serta anggota Panwascam dapat memberikan gambaran terbaru serta permasalahan yang terjadi dalam pemutakhiran data pemilih serta memberitakannya sebagai bagian dari edukasi serta informasi kepada masyarakat luas.
“Tugas ini menjadi berat kalau hanya dilakukan jajaran lembaga pengawas mulai dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu kabupaten/kota, panwascam, sampai kepada pengawas desa, dan pengawas TPS, maka seluruh elemen diharapkan ikut memberikan dukungan pengawasan partisipatif, termasuk kalangan media massa untuk ikut mensosialisasikan kepada masyarakat banyak, ”kata Ayi.
Menurutnya, masalah pemilih sering menjadi sumber gugatan hukum dalam setiap pemilu. Berbagai kasus di lapangan belum bisa diselesaikan bahkan sampai tahapan pemungutan suara, yang sering muncul antara lain masih ada orang yang sudah meninggal dalam daftar pemilih, ada pemilih yang tidak masuk dalam daftar pemilih sementara, pemilih yang sudah menjadi anggota TNI/Polri yang sudah memasuki masa pensiun dan lainnya.
“Semua kondisi ini berpengaruh terhadap penyediaan surat suara dan logistik di TPS. Maka diperlukan sinergitas antara penyelenggara dan seluruh pemangku kepentingan, termasuk media massa, sehingga permasalahan yang pernah terjadi dalam pemilu sebelumnya itu bisa terhindarkan. “pungkasnya.
“Tugas ini menjadi berat kalau hanya dilakukan jajaran lembaga pengawas mulai dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu kabupaten/kota, panwascam, sampai kepada pengawas desa, dan pengawas TPS, maka seluruh elemen diharapkan ikut memberikan dukungan pengawasan partisipatif, termasuk kalangan media massa untuk ikut mensosialisasikan kepada masyarakat banyak, ”kata Ayi.
Menurutnya, masalah pemilih sering menjadi sumber gugatan hukum dalam setiap pemilu. Berbagai kasus di lapangan belum bisa diselesaikan bahkan sampai tahapan pemungutan suara, yang sering muncul antara lain masih ada orang yang sudah meninggal dalam daftar pemilih, ada pemilih yang tidak masuk dalam daftar pemilih sementara, pemilih yang sudah menjadi anggota TNI/Polri yang sudah memasuki masa pensiun dan lainnya.
“Semua kondisi ini berpengaruh terhadap penyediaan surat suara dan logistik di TPS. Maka diperlukan sinergitas antara penyelenggara dan seluruh pemangku kepentingan, termasuk media massa, sehingga permasalahan yang pernah terjadi dalam pemilu sebelumnya itu bisa terhindarkan. “pungkasnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....