RRI.CO.ID,Bireuen - Komitmen pemerintah dalam mempercepat pemulihan wilayah terdampak banjir di Kabupaten Bireuen mendapat perhatian langsung dari pemerintah pusat. Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bireuen, Kamis 6 Agustus 2026, untuk meninjau sejumlah proyek rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur strategis yang rusak akibat bencana banjir.

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan seluruh program pemulihan berjalan sesuai target sehingga masyarakat dapat segera kembali menikmati infrastruktur yang aman dan layak. Sekitar pukul 09.00 WIB, Wapres tiba di Bandara Malikussaleh, Lhokseumawe, kemudian melanjutkan perjalanan darat menuju lokasi pertama, yakni pembangunan Jembatan Duplikasi Krueng Tingkeum di Gampong Tingkeum Baroh, Kecamatan Kutablang, yang berada di ruas jalan nasional Banda Aceh–Medan.

Di lokasi, Wapres disambut Bupati Bireuen Ir. H. Mukhlis, S.T., Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Joko Hadi Susilo, S.I.P., Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H., Danrem 011/Lilawangsa Brigjen TNI Ali Imran, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh Zulkarnaen, unsur Forkopimda, para camat, Kepala Desa (keuchik), tokoh masyarakat, serta ratusan warga.

Mengenakan rompi keselamatan, Wapres terlebih dahulu menerima paparan dari Kepala BPJN Aceh mengenai kondisi Jembatan Krueng Tingkeum sebelum dan sesudah banjir, termasuk progres pembangunan jembatan duplikasi yang saat ini sedang dikerjakan.

Usai menerima penjelasan, Wapres bersama Bupati Bireuen meninjau langsung tebing sungai yang mengalami kerusakan akibat banjir. Di lokasi tersebut, Bupati Mukhlis menjelaskan kronologi bencana yang menyebabkan sejumlah jembatan di Kabupaten Bireuen rusak, kondisi aliran sungai, serta berbagai langkah penanganan yang telah dilakukan pemerintah daerah bersama pemerintah pusat.

Wakil Gubernur Aceh juga memberikan penjelasan mengenai penguatan tebing sungai menggunakan batu gajah sebagai bagian dari upaya mitigasi agar kerusakan serupa tidak kembali terjadi. Wapres tampak menyimak secara serius seluruh penjelasan mengenai percepatan pembangunan infrastruktur tersebut.

Selain meninjau pekerjaan fisik, Wapres juga berdialog dengan masyarakat yang terdampak banjir. Ia mendengarkan langsung berbagai aspirasi warga, terutama kaum ibu, mengenai kondisi saat bencana maupun harapan terhadap keberlanjutan pembangunan di daerah tersebut. Dalam kesempatan itu, Wapres juga menyerahkan buku tulis dan perlengkapan sekolah kepada sejumlah anak-anak yang hadir.

Kepala BPJN Aceh, Zulkarnaen, mengatakan pembangunan Jembatan Krueng Tingkeum terus dipercepat agar dapat segera dimanfaatkan masyarakat.

"Insya Allah penyambungan struktur jembatan dapat dilakukan pada bulan Agustus ini, sementara secara fungsional ditargetkan dapat digunakan pada Desember 2026. Apabila seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, jembatan akan beroperasi penuh pada tahun 2027," ujarnya.

Menurut Zulkarnaen, Wakil Presiden memberikan apresiasi atas progres pekerjaan yang dilakukan secara intensif serta berharap pembangunan dapat berjalan lancar hingga selesai.

Dari Kecamatan Kutablang, Wapres melanjutkan kunjungan ke SD Negeri 7 Jangka di Gampong Pante Ranup, Kecamatan Jangka, yang menjadi salah satu sekolah terdampak banjir dan kini tengah direvitalisasi pemerintah.

Di sekolah tersebut, Wapres menerima paparan mengenai program revitalisasi sekolah-sekolah terdampak banjir di Aceh yang dilaksanakan melalui kerja sama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Kodam Iskandar Muda.

Paparan disampaikan oleh Letkol Inf. Arinu Sinurat selaku Sekretaris Pendampingan Kerja Sama Revitalisasi Sekolah.

Ia menjelaskan bahwa pascabencana banjir, Kodam Iskandar Muda dipercaya melaksanakan program swakelola tipe II untuk merehabilitasi 188 sekolah di Provinsi Aceh, terdiri atas 41 PAUD, 125 sekolah dasar, 17 sekolah menengah pertama, dan enam sekolah menengah atas dengan kategori rusak berat hingga rusak total.

"SD Negeri 7 Jangka merupakan salah satu sekolah yang memperoleh bantuan revitalisasi senilai sekitar Rp1,1 miliar," jelasnya.

Melalui program tersebut dilakukan rehabilitasi satu unit perpustakaan, enam ruang kelas, pembangunan toilet, penataan lingkungan sekolah, serta pengadaan mebel baru berupa meja dan kursi belajar.

Arinu Sinurat menyebutkan progres pembangunan telah mencapai 88 persen, lebih cepat dari target yang direncanakan sebesar 78 persen sehingga sebagian ruang kelas sudah dapat dimanfaatkan kembali untuk kegiatan belajar mengajar.

Usai mendengarkan paparan, Wapres meninjau ruang-ruang kelas yang telah direhabilitasi. Ia juga menyapa para guru, siswa, serta masyarakat yang memadati halaman sekolah. Warga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk bersalaman, berfoto bersama, sekaligus menyampaikan harapan agar perhatian pemerintah terhadap penanganan dampak banjir terus berlanjut.

Kepala SD Negeri 7 Jangka, Mariana, S.Pd., mengatakan sekolah yang dipimpinnya mengalami kerusakan cukup parah saat banjir melanda. Lumpur menutupi ruang kelas, sementara berbagai perlengkapan belajar, termasuk meja, kursi, dan buku, ikut rusak.

"Alhamdulillah, saat ini sekolah kami sudah dapat digunakan kembali setelah direhabilitasi pemerintah. Kami memiliki 95 siswa dan 18 guru. Kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan Bapak Wakil Presiden dan berharap perhatian pemerintah terhadap dunia pendidikan di daerah terdampak bencana terus berlanjut," ujarnya.

Setelah meninjau SD Negeri 7 Jangka, Wapres beserta rombongan melanjutkan perjalanan menuju lokasi pembangunan Jembatan Duplikasi Teupin Mane di Gampong Beunyot, Kecamatan Juli, pada ruas jalan Bireuen–Takengon.

Kunjungan kerja Wakil Presiden di Kabupaten Bireuen menjadi bukti nyata perhatian pemerintah pusat terhadap percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Peninjauan langsung terhadap pembangunan jembatan dan revitalisasi sekolah diharapkan semakin memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten Bireuen dalam menghadirkan infrastruktur yang lebih tangguh, aman, dan mampu mendukung pemulihan ekonomi serta pelayanan publik bagi masyarakat.