Wakil Bupati Bireuen Hadiri Penandatanganan Penerapan Sertifikat Elektronik

RRI.CO.ID,Depok - Pemerintah Kabupaten Bireuen terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis digital yang aman dan terpercaya. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kehadiran Wakil Bupati Bireuen, Ir. Razuardi, MT, bersama Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Kominsa) Kabupaten Bireuen, M. Zubair, S.H., M.H.pada kegiatan pembahasan dan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Penerapan Sertifikat Elektronik yang digelar di Aula Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Depok, Jawa Barat, pada 7–8 Juli 2026.

Kegiatan yang dipimpin oleh Sekretaris Utama BSSN, Soetedjo Joewono, S.E., M.M, tersebut diikuti oleh sejumlah kepala daerah dan pejabat pemerintah kabupaten/kota dari berbagai daerah di Indonesia. Forum itu menjadi langkah strategis dalam memperluas implementasi sertifikat elektronik sebagai bagian dari penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan pemerintah daerah.

Dalam sambutannya, Soetedjo Joewono menegaskan bahwa transformasi digital di sektor pemerintahan harus berjalan beriringan dengan penguatan aspek keamanan siber. Menurutnya, sertifikat elektronik merupakan instrumen penting untuk memastikan keaslian identitas pengguna, menjaga integritas dokumen elektronik, serta memberikan kepastian hukum terhadap setiap transaksi elektronik yang dilakukan pemerintah.

"Penerapan sertifikat elektronik bukan sekadar memenuhi tuntutan digitalisasi, tetapi menjadi fondasi dalam membangun sistem pemerintahan yang aman, terpercaya, dan berorientasi pada pelayanan publik," ujarnya.

Wakil Bupati Bireuen, Ir. Razuardi, MT, mengatakan Pemerintah Kabupaten Bireuen menyambut baik kerja sama tersebut karena sejalan dengan komitmen daerah dalam mempercepat transformasi digital di berbagai sektor pelayanan publik.

Menurutnya, digitalisasi birokrasi tidak hanya bertujuan meningkatkan efisiensi administrasi pemerintahan, tetapi juga memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Pemanfaatan sertifikat elektronik akan memberikan jaminan keamanan terhadap dokumen pemerintahan, mempercepat proses pelayanan, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik berbasis digital," kata Razuardi.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominsa Kabupaten Bireuen, M. Zubair, S.H., M.H., menjelaskan bahwa penandatanganan PKS tersebut menjadi dasar hukum bagi Pemerintah Kabupaten Bireuen untuk memperluas pemanfaatan sertifikat elektronik di seluruh perangkat daerah.

Ia mengatakan, penggunaan sertifikat elektronik akan diterapkan secara bertahap dalam berbagai layanan administrasi pemerintahan, khususnya untuk penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi pada dokumen-dokumen resmi pemerintah.

Selain meningkatkan keamanan informasi, penerapan sertifikat elektronik juga diharapkan mampu mempercepat proses pengambilan keputusan, memangkas birokrasi yang selama ini bergantung pada dokumen fisik, mengurangi penggunaan kertas, serta mendukung terwujudnya budaya kerja yang lebih efektif dan efisien.

"Kami akan terus melakukan pendampingan kepada seluruh perangkat daerah agar implementasi sertifikat elektronik berjalan optimal. Ini merupakan bagian dari upaya membangun pemerintahan digital yang modern, aman, dan memberikan kemudahan bagi aparatur maupun masyarakat," ujar M. Zubair.

Menurutnya, penerapan sertifikat elektronik juga menjadi salah satu indikator penting dalam penguatan SPBE dan tata kelola keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen. Oleh karena itu, Diskominsa akan terus bersinergi dengan BSSN untuk memastikan implementasi kebijakan tersebut berjalan sesuai standar keamanan nasional.

Melalui kerja sama ini, Pemerintah Kabupaten Bireuen optimistis transformasi digital di lingkungan pemerintah daerah akan semakin cepat, sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Kegiatan selama dua hari tersebut juga menjadi forum berbagi pengalaman dan Kegiatan selama dua hari tersebut juga menjadi forum berbagi pengalaman dan penyamaan persepsi antara BSSN dengan pemerintah daerah mengenai strategi implementasi sertifikat elektronik, penguatan keamanan siber, serta peningkatan kapasitas aparatur dalam menghadapi tantangan digitalisasi pemerintahan di masa mendatang.