RRI.CO.ID,Jakarta — UNESCO mengungkap tren mengkhawatirkan terkait kebebasan pers dan berekspresi di seluruh dunia. Dalam laporan terbaru mengenai kebebasan berekspresi global, tercatat penurunan sebesar 10 persen sejak 2012—angka yang sebelumnya hanya terjadi pada masa krisis besar seperti Perang Dunia I, Perang Dunia II, dan periode Perang Dingin.

Data yang dianalisis bersama Varieties of Democracy (V-Dem) menunjukkan peningkatan signifikan praktik sensor diri di kalangan jurnalis, mencapai 69 persen dalam kurun waktu 2012 hingga 2025. Kondisi ini mencerminkan tekanan yang semakin besar terhadap profesi jurnalistik, baik dari sisi hukum, sosial, maupun politik.

Selain itu, jurnalis dan media kini semakin rentan terhadap berbagai bentuk tekanan hukum, seperti gugatan pencemaran nama baik hingga regulasi yang membatasi kerja jurnalistik. Di ruang digital, ancaman juga meningkat tajam, khususnya terhadap jurnalis perempuan. Riset International Center for Journalists (ICFJ) bersama UN Women dan UNESCO mengungkapkan bahwa 75 persen jurnalis perempuan pernah mengalami kekerasan daring. Bahkan, 42 persen di antaranya menghadapi ancaman yang berlanjut ke dunia nyata—angka yang meningkat dua kali lipat dibandingkan 2020.

Meski demikian, sejumlah perkembangan positif tetap terlihat. Hampir separuh dari 194 negara yang disurvei UNESCO telah memiliki kerangka hukum yang mengakui media komunitas, termasuk dukungan finansial untuk memperkuat pluralisme media. Selain itu, sebanyak 139 negara anggota PBB telah menjamin hak akses publik terhadap informasi.

Perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial juga turut mendorong kolaborasi jurnalisme investigasi lintas negara, membuka peluang baru dalam pengungkapan informasi yang lebih luas dan mendalam.

Dalam peringatan Hari Kebebasan Pers Dunia di Lusaka, UNESCO menyerukan kepada pemerintah dan masyarakat sipil untuk memperkuat perlindungan terhadap jurnalis serta menjamin kebebasan arus informasi. Organisasi tersebut menegaskan bahwa perlindungan terhadap media independen harus menjadi bagian integral dari upaya menjaga perdamaian dan keamanan global.

“Jurnalisme adalah garis pertahanan terakhir masyarakat terhadap manipulasi dan perpecahan. Informasi yang bebas dan akurat sangat penting bagi publik,” ujar Khaled El-Enany.

Sebagai bentuk apresiasi atas keberanian dalam situasi konflik, penghargaan UNESCO/Guillermo Cano untuk Kebebasan Pers tahun ini diberikan kepada Sudanese Journalists Syndicate.

UNESCO juga menekankan pentingnya pembiayaan berkelanjutan bagi media. Bahkan, organisasi tersebut mencatat bahwa kebutuhan pendanaan jurnalisme global selama satu tahun dapat terpenuhi hanya dengan alokasi setara 15 hari belanja militer dunia.

Laporan ini menjadi pengingat bahwa menjaga kebebasan pers bukan hanya tanggung jawab jurnalis, tetapi juga seluruh elemen masyarakat demi terciptanya informasi yang akurat, transparan, dan berintegritas.