Azhari Cage: Aceh-Sumut Bertetangga Bersaudara, Jangan Buat Gaduh

KBRN, Jakarta: Sikap Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution yang memimpin langsung razia penertiban Plat Kendaraan menyiratkan bahwa setiap pengusaha angkutan umum yang beroperasi ke wilayah tersebut harus menggunakan Plat BK.

"Itu kita lihat memang, dari segi uang yang beredar, bahwa itu memang memaksa malah. Mewajibkan agar diubah Plat BL ke BK. Sebagaimana disampaikan dengan ungkapan Sampaikan ke Bosmu. Itu kan kata-kata pemaksaan", ujar Anggota DPD RI asal Aceh, Azhari Cage pada akun TikTok-nya @azhari_cage yang dikutip RRI Lhokseumawe, Minggu (5/10/2025).

Dalam hal ini, lanjut Azhari, menurut bunyi Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, jelas mengatur bahwa seluruh kendaraan yang berplat, memiliki STNK, boleh beroperasi serta melintas di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Sehingga aksi Gubernur Sumut, Bobby Nasution pada waktu itu dinilai Azhari Cage telah membuat publik di Aceh bertanya-tanya maksud dibalik razia tersebut. Apakah Bobby menganggap Aceh bukan bagian dari wilayah NKRI, atau sebaliknya bahwa menganggap Sumut bukan bagian dari pada wilayah NKRI, sehingga Plat BL yang beroperasi di wilayah Sumut itu dipersilahkan, sergah Azhari setengah bertanya.

"Kalau ini dipersalahkan, kenapa engga sekalian minta Paspor saja", tegas Anggota DPD RI asal Aceh Utara ini.

Sikap Gubernur Sumut itu, juga telah melukai hati masyarakat Aceh, dan juga melukai hati pengusaha yang ada di Aceh. Tidak dapat dinafikan pula bahwa berdasarkan data dan bukti, bahwa Puluhan ribu Plat BK berada di wilayah Aceh dan melintas setiap hari. Selama ini, Aceh tidak pernah mempermasalahkan apapun. Karena Aceh menganggap Sumut sebagai daerah yang bertetangga dan bersaudara sehingga tidak pernah mempersoalkan tentang Plat Kendaraan.

Oleh karena itu, Azhari Cage mengingatkan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution berhenti membuat gaduh. Cukup sudah kemarin masalah 4 Pulau. Jangan bikin, buat gaduh lagi masalah dengan Plat Kendaraan atau Plat BK. Perlu diketahui pula bahwa masyarakat Aceh yang berusaha atau berbisnis di wilayah Sumut mencapai lebih dari 30 persen.

Sudah jelas bahwa sistem pembelian kendaraan di Negara kita berdasarkan "By Name By Address" atau berdasarkan KTP.