Distribusi MBG Kutablang Terhenti, Adanya Miskomunikasi
- 11 Feb 2026 13:14 WIB
- Lhokseumawe
RRI.CO.ID, Lhokseumawe - Program Makanan Bergizi (MBG) yang menyasar ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di Gampong Kutablang, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, terhenti sementara sejak awal Februari 2026. Penghentian distribusi ini memicu perhatian publik, mengingat MBG merupakan program strategis nasional dalam upaya pencegahan stunting dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Rabu 11 Pebruari 2026.
Berdasarkan penjelasan Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) MBG Kutablang kepada RRI, terhentinya distribusi terjadi setelah belum tercapainya kesepahaman antara pihak dapur MBG dengan Penjabat (PJ) Keuchik Kutablang, Armadi, S.Sos. Perbedaan pandangan tersebut berkaitan dengan mekanisme pelaksanaan program di tingkat gampong, sehingga distribusi sementara dihentikan sambil menunggu kejelasan dan hasil mediasi.
Pihak MBG menegaskan bahwa penghentian bukan disebabkan kendala teknis maupun ketersediaan bahan pangan. Mereka menyebut perlu adanya keselarasan pemahaman agar pelaksanaan program tetap berjalan sesuai pedoman nasional dan tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat. SPPG MBG juga menyatakan siap dilakukan evaluasi oleh pihak berwenang guna memastikan seluruh proses pelaksanaan program berjalan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, PJ Keuchik Kutablang Armadi, S.Sos, dalam wawancaranya kepada RRI, menegaskan bahwa sikap yang diambilnya dilandasi fungsi pengawasan dan kehati-hatian. Ia menyebut adanya kekhawatiran sebagian masyarakat terhadap menu yang disajikan, khususnya terkait kelayakan konsumsi bagi ibu hamil dan balita.
“Ketika muncul kekhawatiran dari masyarakat terkait menu yang disajikan, saya tidak bisa bersikap pasif. Tugas saya bukan sekadar meloloskan program, tetapi memastikan tidak ada potensi risiko, sekecil apa pun, bagi ibu hamil dan balita. Tidak ada permintaan di luar prosedur, tidak ada kepentingan ekonomi. Yang ada hanyalah perbedaan sudut pandang tentang standar kelayakan makanan, dan itu wajar dalam proses pengawasan,” ujar Armadi, Rabu (11/2/2026).
Menanggapi hal tersebut, pihak dapur MBG melalui tenaga ahli gizi menjelaskan bahwa seluruh menu telah disusun berdasarkan prinsip gizi seimbang dan keamanan pangan. Penyusunan menu mengacu pada kebutuhan fisiologis ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, dengan perhitungan kecukupan energi, protein, vitamin, serta mineral mikro penting untuk pencegahan stunting.
Ahli gizi dapur MBG Kutablang, Widy Fahruni Ranandita, S.Tr.Gz. menegaskan bahwa bahan pangan yang digunakan, termasuk sumber karbohidrat alternatif seperti mie noninstan, telah melalui pertimbangan ilmiah dan dikombinasikan dengan protein hewani maupun nabati, sehingga tidak disajikan sebagai menu tunggal dan tetap memenuhi standar gizi program nasional.

Di tengah perbedaan pandangan tersebut, unsur Muspika dan pengawas program MBG telah melakukan mediasi. Pengawasan menekankan bahwa MBG merupakan kebijakan negara yang pelaksanaannya perlu didukung semua pihak, dengan tetap membuka ruang evaluasi berbasis data, standar resmi, serta komunikasi yang konstruktif.
Sebagai bentuk itikad baik dan upaya percepatan penyelesaian, pemerintah desa/gampong Kutablang disebut telah menyurati pihak dapur MBG untuk kembali melanjutkan penyaluran makanan bergizi kepada penerima manfaat. Surat tersebut menjadi sinyal adanya komitmen untuk mengakhiri polemik dan mengutamakan kepentingan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita sembari menunggu penyempurnaan koordinasi lintas pihak.
Hingga berita ini diturunkan, distribusi MBG di Gampong Kutablang masih menunggu tindak lanjut teknis pasca-medisiasi. Pihak MBG menyatakan terbuka terhadap evaluasi dan klarifikasi lanjutan, sementara pemerintah gampong berharap adanya kesepahaman bersama agar program dapat kembali berjalan tanpa menimbulkan keresahan publik.
Masyarakat penerima manfaat berharap persoalan ini segera diselesaikan secara arif dan transparan. Sebab bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, keberlanjutan asupan gizi bukan sekadar program administratif, melainkan kebutuhan mendasar yang berdampak langsung pada kesehatan dan tumbuh kembang generasi mendatang.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....