RRI.CO.ID, Lhokseumawe - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Lhokseumawe menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) pada Kamis, 18 Juni 2026 bertempat di Aula KPPN Lhokseumawe. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Kota Lhokseumawe, satuan kerja mitra KPPN, akademisi, perbankan, pelaku usaha, media, dan unsur masyarakat sebagai wujud sinergi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola keuangan negara yang semakin transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat Senin (29/6/2026).

Mewakili Wali Kota Lhokseumawe, Asisten Administrasi Umum Setdako Lhokseumawe, dr. Said Alam Zulfikar, menyampaikan bahwa APBN memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan sektor usaha dan UMKM. Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah tantangan efisiensi anggaran dan dinamika ekonomi yang terus berkembang.

Kepala KPPN Lhokseumawe, Kurniawan, S.E., M.B.A., menjelaskan bahwa Forum Konsultasi Publik merupakan bagian dari komitmen KPPN dalam membuka ruang partisipasi publik terhadap penyelenggaraan layanan perbendaharaan. Selain menjadi sarana evaluasi layanan, forum ini juga dimanfaatkan untuk mempublikasikan perkembangan pelaksanaan APBN di wilayah kerja KPPN Lhokseumawe yang meliputi Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Utara, dan Kabupaten Bireuen.

Dalam kesempatan tersebut, Kurniawan menyampaikan bahwa hingga akhir Mei 2026 realisasi pendapatan negara telah mencapai Rp499,07 miliar. Pendapatan tersebut didominasi oleh penerimaan perpajakan sebesar Rp397,66 miliar yang terdiri dari Pajak Dalam Negeri sebesar Rp215,51 miliar dan Pajak Perdagangan Internasional sebesar Rp182,15 miliar. Sementara itu, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) terealisasi sebesar Rp101,41 miliar yang sebagian besar berasal dari layanan pendidikan dan kesehatan pada satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU).

Dari sisi belanja negara, hingga 31 Mei 2026 telah terealisasi sebesar Rp2,82 triliun atau 44,79 persen dari pagu anggaran. Komposisi realisasi tersebut terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp0,87 triliun atau 37,01 persen dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp1,95 triliun atau 49,43 persen. Belanja K/L digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan operasional dan program strategis pemerintah melalui belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, serta belanja bantuan sosial.

Realisasi tertinggi berada pada kelompok belanja pegawai yang mencapai 40,99 persen, terutama untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13. Pada Juni 2026, KPPN Lhokseumawe telah menyalurkan Gaji ke-13 sebesar Rp113 miliar kepada 24.411 pegawai, terdiri dari Rp24 miliar untuk 5.913 pegawai di Kota Lhokseumawe, Rp43 miliar untuk 8.400 pegawai di Kabupaten Bireuen, dan Rp49 miliar untuk 9.800 pegawai di Kabupaten Aceh Utara. Penyaluran Gaji ke-13 tersebut diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat, meningkatkan konsumsi rumah tangga, serta mendorong perputaran ekonomi daerah, khususnya pada sektor perdagangan, transportasi, dan jasa yang menjadi penggerak utama perekonomian wilayah.

Sementara itu, Dana Transfer ke Daerah (TKD) telah disalurkan sebesar Rp1,95 triliun dari total pagu Rp3,94 triliun dengan tingkat realisasi mencapai 49,43 persen. Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) mencapai 51,48 persen, Dana Bagi Hasil (DBH) 43,72 persen, Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik 46,75 persen, dan Dana Desa 44,75 persen. Dana TKD berperan penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sekaligus membiayai berbagai program pembangunan prioritas, antara lain sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat hingga tingkat desa.

“Anggaran yang kami kelola bukan sekadar angka, melainkan investasi bagi masa depan. Dengan alokasi yang tepat, kami berharap APBN dapat memberikan dampak langsung kepada masyarakat melalui sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” ujar Kurniawan.

Dari sisi transformasi digital, hingga Mei 2026 sebanyak 68 satuan kerja telah aktif memanfaatkan Cash Management System (CMS) dengan nilai transaksi mencapai Rp43,98 miliar dan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dengan nilai transaksi sebesar Rp200,26 juta. Digitalisasi belanja negara merupakan langkah nyata dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

KPPN Lhokseumawe terus mendorong pemanfaatan berbagai instrumen digital guna mempercepat pelaksanaan anggaran sekaligus meningkatkan kualitas layanan kepada para pemangku kepentingan.

Sebagai bentuk dukungan terhadap perekonomian daerah, KPPN Lhokseumawe juga mengawal penyaluran pembiayaan bagi pelaku usaha melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Hingga akhir Mei 2026, penyaluran KUR di wilayah kerja KPPN Lhokseumawe mencapai Rp299,7 miliar kepada 6.922 debitur, sedangkan pembiayaan UMi telah tersalurkan sebesar Rp22,31 miliar kepada 3.705 debitur.

Penyaluran pembiayaan tersebut merupakan wujud keberpihakan pemerintah kepada pelaku usaha mikro dan kecil agar memiliki akses pembiayaan yang lebih luas, sehingga mampu meningkatkan produktivitas, memperluas usaha, dan menciptakan lapangan kerja baru di daerah.

Dalam forum tersebut, Kepala Seksi Pencairan Dana KPPN Lhokseumawe, Ashari, memaparkan standar pelayanan KPPN, khususnya layanan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Ia menjelaskan bahwa transformasi digital dan simplifikasi proses bisnis telah mempercepat layanan perbendaharaan. Saat ini, penerbitan SP2D dapat diselesaikan dalam waktu paling lama satu jam setelah Surat Perintah Membayar (SPM) diterima dan memenuhi persyaratan, sehingga memberikan kepastian layanan, mempercepat pelaksanaan program pemerintah, serta meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara pada satuan kerja mitra KPPN.

FKP tahun ini juga dirangkaikan dengan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Data Analytics yang menghadirkan Statistisi Ahli Madya BPS Kota Lhokseumawe, Hani’ah, S.ST., M.Ec.Dev. Dalam paparannya, BPS menyampaikan perkembangan indikator perekonomian Kota Lhokseumawe. Inflasi tahunan Kota Lhokseumawe pada Mei 2026 tercatat sebesar 4,62 persen, sementara nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2025 mencapai Rp12,72 triliun.

Struktur ekonomi Kota Lhokseumawe masih ditopang oleh sektor perdagangan, industri pengolahan, konstruksi, transportasi dan pergudangan, serta pertanian dan perikanan. Paparan tersebut menunjukkan bahwa kualitas belanja pemerintah memiliki peran penting sebagai penggerak aktivitas ekonomi yang mampu menciptakan efek berganda (multiplier effect) terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Diskusi berlangsung dinamis dengan berbagai masukan konstruktif dari peserta forum. Teuku Zulkarnaen, S.E., M.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat dalam memastikan bahwa belanja negara mampu memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penggunaan data yang akurat dan berbasis evidence menjadi faktor penting dalam merumuskan kebijakan publik yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

Melalui Forum Konsultasi Publik ini, KPPN Lhokseumawe menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan layanan perbendaharaan yang cepat, transparan, dan akuntabel. Sinergi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, perbankan, media, dan masyarakat diharapkan mampu memperkuat efektivitas pengelolaan APBN sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat di Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Utara, dan Kabupaten Bireuen.