RRI.CO.ID, Banda Aceh - Pemerintah Aceh menegaskan bahwa program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) tetap berjalan dan tidak dihentikan. Kebijakan terbaru yang mulai berlaku 1 Mei 2026 merupakan bentuk penyesuaian agar program ini lebih tepat sasaran, dengan memprioritaskan masyarakat miskin dan rentan.

Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menjelaskan bahwa penyesuaian tersebut dilakukan dengan mengacu pada Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sehingga penerima manfaat JKA benar-benar berasal dari kelompok yang membutuhkan.

“Perlu kami tegaskan, JKA tidak dihapuskan. Pemerintah hanya melakukan penyesuaian agar bantuan lebih tepat sasaran. Masyarakat pada desil 8 hingga desil 10, yang tergolong sejahtera, diarahkan untuk menjadi peserta mandiri BPJS Kesehatan,” ujar Fadhlullah. Kamis 2 April 2026.

Ia menambahkan, kebijakan ini justru memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat secara keseluruhan. Dengan penyesuaian tersebut, program JKA dapat difokuskan kepada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan layanan kesehatan.

Menurutnya, prinsip keadilan dan ketepatan sasaran menjadi landasan utama dalam kebijakan ini. Bantuan yang sebelumnya tersebar secara umum kini diarahkan lebih spesifik agar tepat kepada kelompok yang berhak menerima.

Fadhlullah juga mengungkapkan bahwa penyesuaian ini tidak terlepas dari kondisi fiskal daerah. Sejak tahun 2023, Dana Otonomi Khusus Aceh mengalami penurunan dari 2 persen menjadi 1 persen dari plafon Dana Alokasi Umum nasional.

Penurunan tersebut berdampak pada kemampuan keuangan daerah dalam membiayai berbagai program, termasuk JKA. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan program dengan tetap mengedepankan asas keadilan.

Pemerintah Aceh berharap, dengan kebijakan penyesuaian ini, program JKA dapat terus berjalan secara berkelanjutan serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan layanan kesehatan.