Kerja Nyata untuk Rakyat, Ayah Wa Bawa Nasib KK Gantung ke Kemensos RI

RRI.CO.ID, Jakarta — Bupati Aceh Utara H. Ismail A. Jalil, S.E., M.M., atau yang akrab disapa Ayah Wa, memperjuangkan penyelesaian persoalan administrasi kependudukan masyarakat terdampak banjir, khususnya warga yang berstatus Kepala Keluarga (KK) “gantung”, langsung ke Kementerian Sosial (Kemensos) RI.

Upaya tersebut dilakukan Ayah Wa saat melakukan audiensi dengan Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA) Kemensos RI, Masriani Mansyur, di Jakarta, Rabu, 30 September 2026.

“Yang terdampak bencana itu jiwanya, bukan KK-nya. Baik yang tercatat dalam KK induk maupun KK gantung, semuanya harus kita pastikan mendapatkan bantuan sesuai ketentuan,” kata Ayah Wa.

Ia menegaskan, persoalan administrasi, termasuk kekeliruan input maupun kendala penyepadanan data, tidak boleh menjadi penghalang bagi masyarakat terdampak bencana untuk memperoleh bantuan pemerintah.

Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, Pemkab Aceh Utara membawa isu penyelarasan data ke Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) untuk dikoordinasikan secara lintas lembaga bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kemensos RI.

Menurut Ayah Wa, kondisi riil masyarakat terdampak menjadi bagian penting dalam proses pembahasan dan penyelarasan data.

“Kita tidak hanya melihat data yang sudah diproses, tetapi juga warga yang sudah diusulkan namun belum menerima bantuan secara merata,” ujarnya.

Dalam audiensi tersebut, Ayah Wa didampingi Kepala Dinas Sosial P3A Aceh Utara Fakhrurradhi, S.H., M.H., Kepala Disdukcapil Aceh Utara Safrizal, S.STP., M.A.P., Asisten II Sekdakab sekaligus Plt. Kepala BPBD M. Nasir, serta Juru Bicara Pemkab Aceh Utara Muntasir Ramli.

Ayah Wa mengimbau masyarakat terdampak banjir yang hingga kini belum menerima bantuan agar tetap bersabar. Pemkab Aceh Utara, kata dia, terus berkoordinasi dengan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat untuk mencari solusi sesuai mekanisme yang berlaku.

“Kehadiran pemerintah sangat penting untuk memastikan seluruh warga terdampak terlayani. Kami tidak ingin ada masyarakat yang terlewat hanya karena kendala administrasi,” tuturnya.