Bunda PAUD Lhokseumawe Percepat Wajib Belajar Prasekolah

RRI.CO.ID, Lhokseumawe — Bunda PAUD Kota Lhokseumawe, Ny. Yulinda Sayuti, bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe menggelar Rapat Koordinasi Lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja Implementasi Strategi Percepatan Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah.

Rapat berlangsung di Oproom Kantor Wali Kota Lhokseumawe, Kamis 17 September 2026, sebagai langkah menyatukan upaya dalam memperluas akses dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan anak usia prasekolah.

Bunda PAUD Kota Lhokseumawe, Ny. Yulinda Sayuti, mengatakan sejumlah persoalan layanan PAUD ditemukan saat dirinya melakukan kunjungan langsung ke lapangan.

“Kita menemukan masih ada anak usia prasekolah yang belum terlayani PAUD. Ada anak yang ikut membantu orang tuanya bekerja sehingga tidak bisa mengikuti PAUD. Temuan seperti ini perlu kita bawa bersama ke dalam rapat lintas OPD untuk dicari solusi dan ditindaklanjuti,” ujar Yulinda.

Yulinda, yang meraih penghargaan Wiyata Darma Madya pada ajang Apresiasi Bunda PAUD Tingkat Nasional Tahun 2025, menekankan pentingnya pendataan kembali anak yang belum mendapatkan layanan pendidikan prasekolah.

Menurutnya, penguatan PAUD gampong menjadi salah satu langkah strategis agar akses pendidikan dapat menjangkau anak-anak hingga tingkat gampong.

“Ini bukan hanya menjadi tugas Bunda PAUD dan Dinas Pendidikan. Kita membutuhkan dukungan semua OPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya, karena persoalan anak berkaitan dengan banyak sektor,” katanya.

Ia berharap kolaborasi lintas sektor dapat memperkuat pelaksanaan Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah di Kota Lhokseumawe.

Rapat koordinasi tersebut turut membahas penyusunan regulasi Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah. Masukan dari berbagai OPD akan menjadi bahan penyusunan regulasi sekaligus memperkuat program PAUD yang telah berjalan.

Selain akses pendidikan, pembahasan mencakup kualitas layanan prasekolah, kesehatan dan tumbuh kembang anak, serta kebutuhan layanan yang lebih inklusif bagi anak penyandang disabilitas.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe, Yuswardi, SKM, M.S.M, mengatakan perencanaan implementasi telah mulai dilakukan, termasuk melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

“Perencanaan sudah mulai dilakukan, termasuk melalui Bappeda. Sekarang kita perlu menyatukan langkah, memperkuat regulasi, dan memastikan pelaksanaannya sampai ke gampong,” ujarnya.

Ia menambahkan, koordinasi lintas OPD diperlukan agar berbagai kebutuhan yang ditemukan di lapangan dapat ditindaklanjuti secara bersama.

Melalui rapat tersebut, Pemerintah Kota Lhokseumawe menyiapkan sejumlah langkah, mulai dari pendataan anak yang belum terlayani, penguatan PAUD gampong, penyusunan regulasi, sosialisasi, hingga peningkatan kualitas dan akses layanan pendidikan prasekolah.

Upaya tersebut diarahkan untuk mendukung implementasi Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah secara bertahap hingga 2029.