Tiga Dinas Strategis Aceh Utara Kini Dipimpin Pejabat Plt

RRI.CO.ID, Aceh Utara - Pemerintah Kabupaten Aceh Utara bergerak cepat mengisi kekosongan pimpinan pada tiga instansi strategis untuk memastikan pelayanan masyarakat dan pelaksanaan program pemerintahan tetap berjalan.

Bupati Aceh Utara Ismail A. Jalil menunjuk tiga pejabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) pada RSUD Cut Meutia, Dinas Perhubungan serta Dinas Pertanian dan Pangan.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Aceh Utara, Saifuddin, S.STP., M.S.P., mengatakan penunjukan tersebut telah ditetapkan melalui surat keputusan yang ditandatangani Bupati Aceh Utara pada Rabu 19 Agustus 2026.

“Ketiga Plt sudah dapat melaksanakan tugas masing-masing sejak SK ditetapkan dan ditandatangani oleh Bupati Aceh Utara,” kata Saifuddin.

Untuk posisi Direktur RSUD Cut Meutia, Bupati menunjuk Abdurahman yang sebelumnya menjabat Wakil Direktur SDM dan Informasi di rumah sakit tersebut.

Sementara Heri Kusuma, S.E., dipercaya menjalankan tugas sebagai Plt Kepala Dinas Perhubungan. Sebelumnya, Heri menjabat Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan pada instansi yang sama.

Adapun posisi Plt Kepala Dinas Pertanian dan Pangan dipercayakan kepada Ir. Mirza Gunawan, S.T., M.A.P. Ia sebelumnya menjabat Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Saifuddin menjelaskan, percepatan penunjukan pejabat sementara dilakukan untuk memastikan tidak terjadi gangguan terhadap pelayanan publik maupun program pembangunan yang menjadi tanggung jawab ketiga instansi tersebut.

Menurutnya, ketiga organisasi perangkat daerah itu memiliki fungsi strategis dan berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

“Penunjukan ini perlu segera dilakukan agar tidak terjadi kelambanan dalam pelaksanaan pembangunan maupun pelayanan publik. Ketiga instansi tersebut merupakan sektor strategis yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, keberadaan pimpinan sementara diharapkan dapat menjaga kesinambungan program, mempercepat proses pengambilan keputusan dan memastikan roda organisasi tetap berjalan sembari pemerintah menyiapkan proses pengisian jabatan definitif.

Selain menjaga pelayanan, penunjukan Plt juga dinilai penting untuk mencegah munculnya persoalan internal akibat ketidakjelasan garis koordinasi dalam organisasi.

“Dengan adanya Plt, program tidak berhenti, pelayanan tetap berjalan, dan potensi persoalan internal dapat diminimalkan,” kata Saifuddin.

Ia menggambarkan posisi organisasi tanpa pimpinan definitif seperti kapal yang masih memiliki awak, tetapi tidak memiliki nakhoda yang memegang kendali penuh.

“Kapal tetap bisa berlayar, tetapi arah dan kecepatannya tidak akan optimal tanpa nakhoda,” ujarnya.

Dengan ditetapkannya tiga Plt tersebut, Pemkab Aceh Utara berharap pelayanan masyarakat, pengelolaan rumah sakit, transportasi serta sektor pertanian dan pangan tetap berjalan tanpa hambatan.

Penunjukan tersebut juga menjadi langkah transisi hingga proses pengisian jabatan definitif dilakukan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.