Bireuen Perkuat Rekonstruksi, Satgas PRR Fokuskan Akselerasi

RRI.CO.ID, Bireun – Upaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kabupaten Bireuen mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat. Di tengah agenda pemulihan dampak bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah Aceh pada akhir 2025, Kabupaten Bireuen dinilai menjadi salah satu daerah dengan respons penanganan paling progresif dan terukur.

Penilaian tersebut disampaikan Perwakilan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Wilayah Aceh, Dr. Drs. Imran, M.Si., M.A., CD, saat melakukan kunjungan kerja dan rapat koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten Bireuen di Pendopo Bupati Bireuen, Kamus 25 Juni 2026.

Dalam pertemuan yang diterima langsung Bupati Bireuen, Ir. Mukhlis, ST, bersama Wakil Bupati Ir. Razuardi, MT, serta jajaran kepala perangkat daerah terkait, Imran mengapresiasi langkah cepat yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Bireuen dalam menangani dampak bencana dan mempercepat proses pemulihan.

Menurutnya, dibandingkan sejumlah daerah lain yang mengalami bencana serupa, Bireuen menunjukkan kemampuan respons yang lebih baik dalam menggerakkan program rehabilitasi dan rekonstruksi.

"Kami melihat Bireuen mampu bergerak lebih cepat dalam penanganan pascabencana. Ini menjadi modal penting untuk mempercepat proses pemulihan masyarakat dan pembangunan daerah," ujar Imran.

Pertemuan tersebut turut dihadiri sejumlah kontraktor pelaksana yang terlibat dalam pembangunan kembali infrastruktur terdampak, seperti jalan, jembatan, dan bendungan yang mengalami kerusakan akibat bencana hidrometeorologi.

Selain melakukan monitoring lapangan, Satgas PRR juga membahas sejumlah agenda strategis yang menjadi prioritas percepatan pemulihan daerah. Di antaranya realisasi Transfer ke Daerah (TKD) dan hibah, pemulihan lahan pertanian, pembangunan kembali infrastruktur publik, hingga rencana pembentukan Posko Satgas Kabupaten guna memperkuat koordinasi lintas sektor.

Terkait pengelolaan anggaran, Imran menjelaskan Kabupaten Bireuen tidak memperoleh tambahan alokasi transfer daerah karena nilai APBK yang telah berada di atas Rp1 triliun. Meski demikian, tingkat serapan anggaran daerah yang masih berada di kisaran 55,24 persen menjadi perhatian pemerintah pusat.

Menurutnya, Menteri Dalam Negeri mengingatkan seluruh pemerintah daerah agar mempercepat realisasi anggaran guna mendukung pembangunan dan mempercepat pemulihan pascabencana.

Sementara itu, pada sektor pertanian, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bireuen, Mulyadi, SE, MM, melaporkan bahwa perbaikan lahan sawah terdampak bencana telah mencapai sekitar 1.943 hektare. Program tersebut dilaksanakan dengan melibatkan kelompok tani sebagai bagian dari upaya mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat.

Pemerintah daerah juga terus melakukan pembukaan jaringan irigasi secara bertahap seiring berlangsungnya proses rehabilitasi sejumlah infrastruktur pendukung pertanian yang masih dalam tahap perbaikan.

Menanggapi capaian tersebut, Imran mengingatkan pentingnya menjaga produktivitas sektor pertanian sebagai bagian dari agenda ketahanan pangan nasional sebagaimana arahan Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman.

Kunjungan Satgas PRR ini diharapkan semakin memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pembangunan kembali infrastruktur, pemulihan ekonomi masyarakat, serta meningkatkan ketahanan daerah menghadapi potensi bencana di masa mendatang.