RRI.CO.ID, Banda Aceh – Bupati Aceh Utara, H. Ismail A Jalil, SE., MM., yang akrab disapa Ayah Wa, menegaskan pentingnya menjaga komitmen terhadap implementasi MoU Helsinki dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) sebagai fondasi utama perdamaian dan pembangunan di Aceh.

Penegasan tersebut disampaikan Ayah Wa saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi II DPR RI yang berlangsung di Gedung Serbaguna Setda Aceh, Banda Aceh, Rabu (17/6/2026). Pertemuan itu turut dihadiri Pemerintah Aceh dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh dengan agenda pengawasan implementasi undang-undang daerah khusus dan daerah istimewa, serta pelaksanaan kebijakan pertanahan yang mendukung kekhususan Aceh.

Dalam forum tersebut, Ayah Wa berharap seluruh kewenangan yang menjadi hak Aceh dapat dijalankan secara konsisten dan menyeluruh sesuai amanat peraturan perundang-undangan.

“Kami berharap kewenangan yang telah menjadi hak Aceh dapat dijalankan secara konsisten dan komprehensif sesuai ketentuan yang berlaku. Begitu juga dengan Dana Otonomi Khusus agar dapat diperpanjang dan dioptimalkan untuk mempercepat pembangunan serta menurunkan angka kemiskinan,” ujar Ayah Wa.

Ia juga meminta Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, beserta seluruh anggota komisi untuk terus mengawal aspirasi masyarakat Aceh, terutama terkait revisi UUPA dan keberlanjutan Dana Otonomi Khusus (Otsus).

Menurutnya, sinergi yang kuat antara Pemerintah Pusat, DPR RI, Pemerintah Aceh, serta pemerintah kabupaten dan kota menjadi faktor penting dalam mewujudkan Aceh yang lebih maju, berdaya saing, dan sejahtera.

“Penguatan kewenangan kekhususan Aceh dan perpanjangan Dana Otsus merupakan langkah strategis untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.