RRI.CO.ID, Bireun – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen kembali menorehkan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh.

Opini WTP tersebut diserahkan langsung Kepala BPK RI Perwakilan Aceh, Andri Yogama, kepada Bupati Bireuen Ir. H. Mukhlis, S.T., dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang berlangsung di Kantor BPK Perwakilan Aceh, Banda Aceh, Kamis 4 Juni 2026.

Keberhasilan ini menjadi indikator bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Bireuen telah dilaksanakan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Kepala BPK Perwakilan Aceh, Andri Yogama, menjelaskan bahwa opini WTP diberikan setelah BPK melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap laporan keuangan yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen.

Pemeriksaan tersebut dilakukan berdasarkan standar audit yang berlaku dan mengacu pada sejumlah indikator utama.

Empat aspek yang menjadi dasar penilaian meliputi kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan informasi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern yang diterapkan pemerintah daerah.

“Setelah melakukan pemeriksaan dan analisis, kami menyatakan bahwa laporan keuangan Kabupaten Bireuen Tahun 2025 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian,” ujar Andri Yogama saat menyerahkan hasil pemeriksaan.

Ia berharap capaian tersebut tidak hanya menjadi prestasi administratif, tetapi juga dapat mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik di masa mendatang. Menurutnya, penguatan tata kelola keuangan yang baik akan berdampak positif terhadap efektivitas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.