RRI.CO.ID, Aceh Utara – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Utara memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp140 miliar dari Transfer Keuangan Daerah (TKD) Provinsi Aceh. Anggaran ini akan difokuskan untuk memperbaiki tanggul dan jaringan irigasi yang rusak parah akibat banjir hidrometeorologi pada 26 November lalu.

Bupati Aceh Utara, H Ismail A. Jalil—yang akrab disapa Ayah Wa—menyatakan bahwa dana tersebut akan dialokasikan khusus untuk memulihkan infrastruktur vital di 27 kecamatan.

“Aceh Utara mendapat Rp140 miliar dari TKD Aceh untuk perbaikan tanggul dan irigasi yang rusak. Sisanya nanti akan dianggarkan oleh balai (BWS),” ujar Ayah Wa kepada awak media, Selasa sore 26 Mei 2026.

Saat ini, Pemkab Aceh Utara terus berkoordinasi secara intensif dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I agar proses rehabilitasi dapat segera berjalan. Tim teknis dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh Utara juga telah merampungkan verifikasi lapangan untuk memetakan titik-titik kerusakan.

"Proyek pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi saat ini sudah memasuki tahapan tender. Kami harapkan seluruh proses administrasi berjalan lancar tanpa hambatan berarti agar pengerjaan fisik di lapangan bisa langsung dimulai pada Juni 2026."harapnya.

Menurutnya, kerusakan masif pada infrastruktur ini dilaporkan sempat melumpuhkan aktivitas pertanian masyarakat di sejumlah kecamatan, terutama di wilayah pesisir dan dataran rendah.

"Selain mengganggu distribusi air ke sekitar 12.000 hektare area persawahan, tanggul yang jebol juga meningkatkan risiko banjir susulan. Jika tidak segera ditangani, penundaan musim tanam ini dikhawatirkan bakal mengancam stabilitas produksi pangan daerah."jelasnya.

Lanjutnya, berdasarkan data dari Dinas PUPR Aceh Utara, alokasi dana Rp140 miliar tersebut akan dibagi ke dalam beberapa sub-pengerjaan prioritas, diantaranya tanggul Kritis, jaringan Irigasi dan skala prioritas akan diberikan kepada infrastruktur yang menopang kawasan lumbung padi serta area pemukiman padat penduduk.

"Kami sangat mengharapkan dukungan penuh dari pemerintah provinsi dan balai wilayah sungai agar pemulihan infrastruktur yang terdampak ini bisa tuntas menyeluruh. Langkah ini krusial demi menjaga ketahanan pangan dan melindungi warga dari ancaman banjir berulang," pungkasnya.